Akuntan Publik Kuatkan Metode Audit Kerugian Negara di Kasus Marching Band

Syarif Hidayat (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara  NTB) – Koordinasi dan supervisi KPK untuk kasus korupsi pengadaan alat marching band Dinas Dikbud Provinsi NTB hanya akan mengulang sebelumnya. Unsur kerugian negara sudah dikuatkan akuntan publik, selain penghitungan auditor BPKP.

“Akuntan publik itu mendukung metode penghitungan kerugian negara,” ungkap Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Syarif Hidayat dikonfirmasi akhir pekan lalu. Berkas dua tersangka kasus itu sudah dikembalikan lagi ke penyidik. Jaksa peneliti masih belum yakin dengan unsur pembuktian kerugian negara. Alasannya, berkas masih minus keterangan harga pembanding item barang.

“Proyeknya itu memang sudah diatur sejak awal barangnya itu, spesifikasi yang itu. Hanya satu saja itu memang dari supplier-nya. Bagaimana mau harga pembanding,” terang Syarif. Saat ini, imbuh dia, penyidik meminta lagi koordinasi dan supervisi dengan KPK. Tujuannya untuk membuka jalan buntu berkas perkara yang tidak kunjung dinyatakan lengkap tersebut.

Baca juga:  Konsultan Pengawas Kasus Dermaga Gili Air Belum Diperiksa

Dalam kasus itu, penyidik sudah menetapkan dua orang

tersangka. Mereka yakni mantan Kasi Kelembagaan dan Sarpras Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud Provinsi NTB Muhammad Irwin selaku PPK proyek. Tersangka Lalu Buntaran, Direktur CV Embun Emas, rekanan pemenang tender.

Para tersangka Mereka disangka bekerjasama melakukan korupsi yang merugikan negara sebesar Rp702 juta. Modusnya, rekanan diduga memberikan katalog harga alat musik marching band kepada PPK. PPK kemudian menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) dengan spesifikasi barang yang nantinya hanya rekanan tersebut yang bisa memenuhi.

Baca juga:  Unsur Perbuatan Melawan Hukum Belum Terpenuhi di Kasus Proyek Rusun Sumbawa

Dalam pelaksanaannya, PPK membagi proyek dalam dua paket. Paket pertama untuk lima SMA Negeri dilelang dengan harga Rp1,68 miliar. Terang saja CV Embun Emas memenangi proyek. Penawarannya Rp1,57 miliar. Paket proyek kedua ditender senilai Rp1,062 miliar. Paket kedua ini untuk pembagian ke empat SMA swasta. Pada tender paket kedua ini, CV Embun Emas memenangi tender dengan penawaran Rp982,43 juta. BPKP menghitung kerugian negara sebesar Rp702 juta. (why)