Kasus Fee Proyek Pascagempa Lombok, MA Kurangi Hukuman Muhir

Muhir saat menjalani salah satu rangkaian persidangannya, beberapa waktu lalu. (Suara NTB/dok)

Advertisement

Mataram (Suara NTB) – Mahkamah Agung RI memutus permohonan kasasi dalam perkara suap jatah proyek rehabilitasi sekolah pascagempa di Mataram dengan terdakwa H Muhir. Hakim agung menolak kasasi jaksa penuntut umum. Hakim agung menghukum Muhir dua tahun penjara.

Namun, untuk kasasi yang diajukan Muhir, penolakan MA itu disertai dengan perbaikan. Juru Bicara Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram Fathurrauzi mengatakan pihaknya belum menerima petikan putusan dari MA tersebut. “Di website disebutkan kasasi Muhir ditolak dengan perbaikan. Kalau yang jaksa ditolak,” ujarnya Selasa, 1 Oktober 2019 petang.

Terpisah, penasihat hukum Muhir, Burhanudin mengaku lega dengan pengurangan hukuman terhadap kliennya tersebut. Meski tetap divonis bersalah, dia mengatakan kasasi MA itu menghindarkan kliennya dari opini yang selama ini beredar. “Tempatnya bermasalah itu di tuntutan. Dari pertama sampai banding hingga kasasi yang terbukti tetap pasal 11. Artinya jangan menuntut asal tinggi tapi tidak melihat fakta persidangan,” jelasnya.

Kasasi dengan terdakwa Muhir dicantumkan dalam putusan Nomor: 2745 K/Pid.Sus/2019, dengan ketua majelis hakim, Dr Suhadi serta hakim anggota Prof Dr Krisna Harahap, dan Prof Dr Abdul Latief, tertanggal 11 September 2019.

Dalam amarnya, majelis hakim agung tersebut memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi NTB yang memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.

Isi amarnya mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menjadi pidana penjara dua tahun dan denda Rp50 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan tiga bulan. Sementara sebelumnya, hakim banding Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi NTB menghukum Muhir dengan empat tahun penjara. Serta denda Rp100 juta subsider dua bulan kurungan.

Sebelumnya lagi, Pengadilan Negeri Mataram sebelumnya menghukum terdakwa dengan penjara selama dua tahun dan denda Rp50 juta subsider dua bulan kurungan. Terdakwa Muhir terbukti secara sah dan meyakinkan menerima uang sebesar Rp30 juta dari mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram H Sudenom. Uang tersebut terkait anggaran Rp4,29 miliar untuk perbaikan fisik dan program rehabilitasi pascabencana 21 negeri, 5 SMP negeri, dan tiga PAUD/TK negeri di Kota Mataram. (why)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.