Mengemplang Pajak, Rekanan PT. AMNT Di Sumbawa di Penjara

Tri Bowo (paling tengah) dan jajarannya memberikan keterangan resmi perihal dipenjaranya salah satu wajib pajak dari Sumbawa. (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Pengadilan Negeri Sumbawa pada tanggal 25 September 2019 telah menjatuhkan vonis bersalah atas tindak pidana perpajakan kepada salah satu rekanan pengelola tambang Batu Hijau, PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Terdakwa berinisial SAB adalah Direktur CV. SP yang terdaftar di KPP Pratama Sumbawa Besar.

Diketahui usaha CV. SP adalah rekanan PT NNT yang juga berlokasi di Sumbawa. SAB dihukum dengan hukuman penjara selama 2  tahun dan denda Rp3 miliar subsider 3 bulan. Keterangan ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Nusa Tenggara, Tri Bowo dan jajaran di kantor Kanwil Pajak DJP Nusa Tenggara di Rembiga, Mataram pada Selasa, 1 Oktober 2019 kemarin.

Dijelaskan, sesuai prinsip Ultimum Remidium dalam Penegakan hukum pajak, maka KPP Pratama Sumbawa Besar sudah mengirimkan undangan klarifikasi pajak keluaran pada tanggal 15 Desember 2015 dan dihadiri oleh yang bersangkutan. Karena CV SP tidak kooperatif, maka Kanwil DJP Nusa Tenggara melakukan pemeriksaan bukti permulaan untuk menemukan unsur-unsur pidana perpajakan yang dilakukan oleh CV SP.

Selanjutnya, karena telah terbukti adanya pidana perpajakan dan CV SP tidak memanfaatkan pengungkapan ketidakbenaran sesuai Pasal 8 ayat (3) UU KUP, maka atas kasus ini dilanjutkan dengan penyidikan. Penyidikan dilakukan PPNS Kanwil DJP Nusa Tenggara sejak Januari 2017. Hasil penyidikan terbukti bahwa CV SP melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c, d dan i Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 (UU KUP).

Terdakwa SAB bersalah karena selaku direktur CV SP terbukti telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berupa tidak melaporkan sebagian Penyerahan Kena Pajak dalam SPT Masa PPN masa pajak Januari 2011 sampai dengan Maret 2015 serta tidak melakukan penyetoran atas PPN Dalam Negeri yang telah dipungut yang terutang dalam periode masa pajak Januari 2011 sampai dengan Maret 2015.

“Pajak yang dipungut tidak disetorkan. Sudah beberapa cara dilakukan, tapi tetap tidak diindahkan. Sampai akhirnya di penjara,” kata Tri Bowo. Penyidikan tindak pidana perpajakan merupakan upaya penegakan hukum yang diatur di peraturan perpajakan yang berlaku. Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan Polri dan Kejaksaan akan selalu berupaya menindak tegas para pelaku tindak pidana perpajakan.

Tindakan ini diharapkan dapat memunculkan rasa keadlian bagi Wajib Pajak patuh dan efek jera bagi Wajib Pajak tidak patuh. Kanwil DJP Nusa Tenggara berkomitmen mencapai penerimaan pajak dengan tetap mengedepankan upaya persuasif, imbauan, dan penyuluhan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak secara sukarela.

Tahun ini target penerimaan pajak di Nusa Tenggara sebesar Rp6,4 triliun telah tercapai 52,19 persen. Tahun lalu, target penerimaan pajak di Nusa Tenggara sebesar 55 persen. terealisasi 88 persen. Imbauan dan sosialisasi terus dilakukan agar penerimaan pajak tahun ini optimal.

“Kepada yang taat pajak, harusnya dikasi reward. Dan kepada yang tidak taat pajak, diberikan sanksi. Ada satu lagi dari Sumbawa yang akan kami umumkan dalam waktu dekat. Kasusnya sama, sudah menarik pajak tapi tidak dilaporkan,” demikian Tri Bowo. (bul)