TP4D Rekomendasikan Putus Kontrak Proyek Jembatan Nasional

Kondisi proyek jembatan nasional di Sembalun yang belum menujukkan progres. TP4D menemukan  deviasi atau menyimpangan dari perencanaan mencapai 20 persen. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Proyek jembatan nasional di Sembalun, Lombok Timur tak kunjung menunjukkan kemajuan. Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)  menemukan  deviasi atau menyimpangan dari perencanaan cukup besar, mencapai 20 persen. Jika tak kunjung membaik, akan direkomendasikan putus kontrak.

Proyek jembatan nasional dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini senilai Rp45 miliar, dikerjakan PT. AMB. Dibangun di tiga titik ruas jalan nasional untuk penunjang pariwisata Lombok Utara hingga Lombok Timur, khususnya kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).

Proyek tiga jembatan itu jadi penghubung proyek jalan nasional dari Kecamatan Bayan, Lombok Utara hingga Sembalun, Lombok Timur. Nomenklaturnya  pergantian Jembatan Longken,  pergantian Jembatan Koko Segara dan  pergantian Jembatan Tampes.

Dalam perjalanan pekerjaan proyek, setidaknya ada dua kali dilakukan show cause meeting (SCM)  oleh pihak PUPR sebagai Satuan Kerja (Satker) pelaksana, ditindaklanjuti dengan peringatan oleh TP4D.

Baca juga:  Inspektorat Sedang Audit Kasus Masjid Terapung Kota Bima

‘’Kita berikan peringatan karena deviasi minus sampai 20 persen,’’ kata juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.MH didampingi Kasi TP4D Erwin Indrapraja, SH,MH, Senin, 23 September 2019.

Deviasi yang sebelumnya minus 14 persen, terus bertambah menjadi 20 persen. Rekomendasi peringatan terus disampaikan melalui Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK) agar rekanan pelaksana mematuhi tertib administrasi dan mengejar keterlambatan pekerjaan. Jika tak  kunjung membaik, maka menurutnya tidak ada pilihan lain.

‘’Kita rekomendasikan putus kontrak,’’ tegasnya.

Pangkal persoalan pada pelaksanaan  jembatan ini, disebutnya dipicu rekanan yang diduga tidak bonafide untuk ukuran proyek nasional. Fakta ditemukannya, hingga kini rekanan belum juga mendatangkan alat berat untuk pemasangan beton pancang jembatan.

Baca juga:  TP4D Minta PPK Proyek Jembatan Longken Bersikap Tegas

‘’Saya lihat kelemahan ada di manajemen perusahaan. Belum qualified untuk menangani pekerjaan besar,’’ ujarnya.

Pekan depan TP4D akan turun kembali ke Sembalun  untuk mengecek perkembangan sesuai hasil rekomendasi perbaikan dan percepatan. Jika tidak kunjung sesuai harapan  maka putus kontrak. Ancaman ini bukan tanpa pertimbangan, sejak awal timnya sudah melihat ada tanda-tanda masalah pada proyek itu sejak pertama kali turun lapangan akhir Agustus lalu.

Ia juga menyesalkan soal keputusan panitia lelang yang meloloskan perusahaan tersebut, karena kinerjanya dianggap tidak maksimal.

Seandainya dilibatkan sejak perencanaan dan lelang, diperkirakannya perusahaan pemenang lelang akan terseleksi ketat dan mencegah peluang fraud. ‘’Kami dilibatkan setelah pelaksanaan. Tidak dilibatkan sejak perencanaan. Idealnya sih, saat perencanaan, supaya kami sejak awal bisa pencegahan masalah,’’ tutupnya. (ars)