MA Tolak Kasasi Terdakwa Kasus BPR

Fathurrauzi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi dua terdakwa kasus korupsi dana konsolidasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB. Dengan demikian, putusan tingkat banding tetap berlaku yang menyatakan terdakwa bersalah dan dihukum tiga tahun enam bulan penjara.

MA menolak kasasi terdakwa mantan Ketua Tim konsolidasi, M. Ikhwan yang juga mantan Direktur PD BPR Sumbawa dan mantan Wakil Ketua Tim, Mutawali  yang juga mantan Direktur PD PBR Lombok Timur.

Sesuai petikan putusan MA nomor 1844 K/PID.SUS/2019, MA menyatakan menolak kasasi atas putusan banding untuk kedua terdakwa pada Pengadilan Tinggi (PT) NTB. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500. Putusan pada 15 Juli 2019 lalu namun salinannya diterima  Senin, 23 September 2019 kemarin.

Baca juga:  Kejaksaan Tinggi NTB Kantongi Calon Tersangka Kasus Lahan LCC

Humas Pengadilan Tipikor Mataram, Fathurrauzi membenarkan turunnya putusan MA tersebut. ‘’Sudah diterima. Akan dikirim ke masing-masing pihak,’’ jelasnya. Pihak dimaksud, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Tinggi NTB untuk keperluan eksekusi dan akan diberikan juga kepada kuasa hukum terdakwa.

Pihak jaksa pun akan mengeksekusi pidana Ikhwan dan

Mutawali berdasarkan putusan banding Pengadilan Tinggi NTB bernomor 11/PID.TPK/2018/PT.MTR. Di mana, hakim banding menambah pidana penjara Ikhwan menjadi tiga tahun enam bulan, denda Rp100 juta subsider tiga bulan dan hukuman membayar uang pengganti sebesar Rp382,04 juta subsider dua tahun.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim banding yang diketuai Dr. H Zainudin menyebutkan bahwa Ikhwan bersama Mutawali terbukti menggunakan sebagian dana konsolidasi dan perubahan bentuk badan hukum PD BPR untuk keperluan lain.

Baca juga:  Konsultan Pengawas Kasus Dermaga Gili Air Belum Diperiksa

Majelis menyimpulkan bahwa Ikhwan bersama Mutawali, memiliki peran yang sangat dominan dalam penggunaan dana.

Akibat perbuatan Ikhwan bersama Mutawali telah merugikan negara sebesar Rp1,063 miliar. Ikhwan dan Mutawali membuat rekayasa bukti pertanggungjawaban pengelolaan anggaran untuk menutupi sifat melawan hukum yang dilakukan.

Rekayasa pertanggungjawaban itu dalam bentuk kuitansi pembayaran hotel untuk rapat sebanyak 14 lembar, dengan uang sejumlah Rp322,725 juta. Daftar terima honor rapat Rp229 juta, daftar terima honor tim pengkajian akademis Rp134,4 juta dan daftar terima biaya BBM dan sewa mobil tim penilaian kinerja direksi Rp198 juta. (ars)