Mantan Kepala SMAN 1 Monta Dipenjara 1 Tahun

Mantan Kepala SMAN 1 Monta, Nurul Mubin terdakwa korupsi dana BOS tahun 2016 (kanan) dihukum penjara selama satu tahun karena terbukti bersalah korupsi yang merugikan negara Rp339,3 juta. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Mantan Kepala SMAN 1 Monta Nurul Mubin dihukum satu tahun penjara. Hukuman itu lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya. Pertimbangannya, Mubin sudah membayar sebagian uang pengganti kerugian negara.

Mubin dihukum karena terbukti bersalah menyalahgunakan kewenangannya dalam mengelola dana BOS SMAN 1 Monta tahun 2016. Dari total Rp706,6 juta dana yang dikelola, sebanyak Rp339,3 juta diantaranya tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram Anak Agung Ngurah Rajendra menyatakan terdakwa Mubin terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan.

Hal itu ditilik dari unsur korupsi pasal 3 juncto pasal 18 ayat (1) UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

“Oleh karenanya menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Nurul Mubin selama satu tahun dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan,” ucap Agung.

Selain itu, majelis hakim juga menjatuhkan vonis denda sebesar Rp50 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama satu bulan. Uang pengganti yang dititipkan Mubin sebesar Rp150 juta diputuskan dirampas untuk disetor kembali ke kas negara.

Barang bukti diputuskan untuk dikembalikan lagi ke penyidik Pidsus Kejari Bima. hal itu itu keperluan penuntutan tersangka lain, yakni mantan Bendahara SMAN 1 Monta, Umar Zakaria.

Terdakwa Mubin terbukti korupsi bersama dua bawahannya. Yakni Umar Zakaria dan Wahidin. Untuk Wahidin berkas penuntutan di persidangannya gugur karena Wahidin sudah meninggal dunia.

Mubin sebagai penanggung jawab menggunakan dana BOS tanpa melibatkan tim manajemen BOS pada setiap kegiatan. Uang dipakai untuk kegiatan yang tidak diatur dalam penggunaan dana BOS.

Untuk menutupi hal itu, Mubin dibantu Umar dan Wahidin membuat LPJ yang sebagian pengeluarannya fiktif. Nota dan kuitansi dibuat sendiri. Stempel toko dibuat duplikat untuk mengakali pembayaran agar seolah sah. (why)