Jampidsus Pertanyakan Pengembangan Kasus BPR

Dedi Irawan (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kejati NTB memeriksa lagi saksi terkait kasus korupsi dana konsolidasi PD BPR NTB menjadi PT BPR NTB. Satu saksi yang dimintai keterangan antara lain mantan Pengarah Tim Konsolidasi. Hal itu terkait perannya dalam korupsi yang merugikan negara sebesar Rp1,063 miliar tersebut.

“Ya ada pemeriksaan,” kata Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan, menjawab soal pemeriksaan saksi sehubungan pengembangan kasus BPR. Pemeriksaannya pekan lalu. Kasus itu sudah menjerat dua terpidana. Yakni mantan Ketua Tim konsolidasi, Ikhwan mantan Direktur PD BPR Sumbawa dan mantan Wakil Ketua Tim Mutawali, mantan Direktur PD PBR Lombok Timur.

Sebelumnya, Kepala Kejati NTB Arif menjelaskan bahwa pihaknya berpatokan pada putusan akhir di Pengadilan Tinggi NTB. Sebab kasasi masing-masing jaksa penuntut umum dan terdakwa ditolak Mahkamah Agung RI.

Baca juga:  Unsur Perbuatan Melawan Hukum Belum Terpenuhi di Kasus Proyek Rusun Sumbawa

“Jampidsus memang ada bersurat meminta pengembangan kasus itu. Kalau soal itu dari Mahkamah Agung tidak ada lagi menyebut peranan dia (Pengarah) sebagai pengambil kebijakan,” terangnya.

Jaksa mengeksekusi pidana Ikhwan berdasarkan putusan banding Pengadilan Tinggi NTB bernomor 11/PID.TPK/2018/PT.MTR. Hakim banding menambah pidana penjara Ikhwan menjadi tiga tahun enam bulan, denda Rp100 juta subsider tiga bulan, dan hukuman membayar uang pengganti sebesar Rp382,04 juta subsider dua tahun.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim banding yang diketuai DR H Zainudin menyebutkan bahwa Ikhwan bersama Mutawali terbukti menggunakan sebagian dana konsolidasi dan perubahan bentuk badan hukum PD BPR untuk keperluan lain.

Majelis menyimpulkan bahwa Ikhwan bersama Mutawali dan mantan Karo Ekonomi Setda NTB MR yang waktu itu sebagai Pengarah Tim Konsolidasi, memiliki peran yang sangat dominan dalma penggunaan dana.

Baca juga:  Kasus Gedung Balai Nikah Labangka, Jaksa Ekspose dengan Auditor

Akibat perbuatan Ikhwan bersama Mutawali dan MR itu telah merugikan negara sebesar Rp1,063 miliar. Ikhwan dan Mutawali atas arahan MR membuat rekayasa bukti pertanggungjawaban pengelolaan untuk menutupi sifat melawan hukum yang dilakukan.

Rekayasa pertanggungjawaban itu dalam bentuk kuitansi pembayaran hotel untuk rapat di sebanyak 14 lembar, dengan uang sejumlah Rp322,725 juta; daftar terima honor rapat Rp229 juta; daftar terima honor tim pengkajian akademis Rp134,4 juta; dan daftar terima biaya BBM dan sewa mobil tim penilaian kinerja direksi Rp198 juta. Uang sebenarnya diserahkan sebesar Rp770 juta kepada Manggaukang untuk kegiatan yang dalihnya percepatan Perda konsolidasi, yang mana pengeluaran itu tidak diatur di dalam TOR konsolidasi. (why)