Tanggapan Kapolda NTB Soal Dana Gempa Dibawa Kabur Aplikator

Nana Sudjana (Suara NTB/ars) 

Mataram (Suara NTB) – Di balik banyaknya kasus aplikator yang kabur, tidak diimbangi dengan jumlah pengaduan masyarakat korban gempa ke polisi. Kapolda NTB Irjen Pol. Drs.Nana Sudjana, MM mendorong kesadaran korban untuk mengadukan kasus itu ke Polres terdekat atau ke Polda NTB.

Kabar aplikator yang mengerjakan Rumah Tahan Gempa (RGT) itu jadi pembahasannya.  Namun dari pengecekan di masing masing Polres, jumlah laporan minim.

‘’Ya kita sudah sarankan masyarakat itu melapor. Kalau ada laporan kan ada dasar kita untuk menindaklanjuti,’’ ujar Kapolda ditemui Suara NTB Rabu, 18 September 2019.

Ia menyesalkan, masyarakat korban gempa yang ditinggal aplikator justru tidak bereaksi atau merasa dirugikan. ‘’Masyarakat saya lihat tenang-tenang saja, tidak ada laporan masuk. Mana laporannya, kita proses,’’ ujarnya.

Kasus terbaru di Kabupaten Sumbawa, ada 64 bangunan RTG  yang tidak tuntas akibat diditinggal kabur aplikator. Kejadian sama di Lombok Timur, Lombok Barat hingga Lombok Utara. Namun laporan baru ditangani di Polres Lombok Utara dan Polres Lombok Timur.

Baca juga:  Dewan Pertanyakan Perbaikan Rumah Korban Gempa

Mengenai posisi aplikator yang di luar daerah, bagi Kapolda tidak masalah. Bisa saja dilakukan penjemputan paksa ketika kasus diproses secara pidana.

Namun harus dikaji pemenuhan unsur pidana. ‘’Apakah mereka ini penipuan atau masalah keperdataan. Ini kan lebih banyak perjanjian yang tidak ditepati,’’ jelasnnya.

Seharusnya, lanjut Kapolda, jika korban gempa atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) merasa ditipu, melapor ke pihaknya untuk jadi bahan tindaklanjut.

Dalam konten penggunaan uang negara, karena sumber bantuan gempa dari Dana Siap Pakai (DSP) BNPB, bisa saja mengarah ke tindak pidana korupsi.

Baca juga:  Semangat Persaudaraan Jadi Modal Utama Masyarakat NTB

‘’Memang itu uang negara, tapi apakah itu korupsi atau penipuan? Jadi ada beberapa kemungkinan. Tidak semua (diproses) Tipikor,’’ tegasnya.

Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik akan segera berkoordinasi dengan Polda NTB dan Korem 162/WB terkait kasus aplikator yang kabur. Masalah ini baginya sangat serius karena mengarah ke pidana.

Sebelumnya, dalam inspeksi ke Kabupaten Sumbawa menemukan sedikitnya ada 64 RTG  bermasalah akibat ditinggal aplikator. Dalam catatannya, ada 64 RTG yang sudah membuat perjanjian kerjasama dengan Aplikator tapi tak kunjung tuntas.

“Kita dapatkan rumah tersebut belum dikerjakan sama sekali. Diduga aplikatornya tidak menepati perjanjian. Sementara dana sudah dicairkan,” kata Khalik. Jika diasumsikan anggaran per RTG Rp50 juta, maka total pencairan senilai Rp3,2 miliar.  (ars)