Terdakwa Korupsi Jambanisasi Bayan Dihukum Satu Tahun Penjara

Terdakwa korupsi program jambanisasi Desa Bayan, Lombok Utara Raden Wirahadi (kanan) mendengarkan vonis majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Selasa, 17 September 2019 kemarin. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Dua terdakwa korupsi proyek jambanisasi Desa Bayan, Lombok Utara, Raden Wirahadi dan Raden Kertawala dihukum setara. Mereka masing-masing dijatuhi vonis penjara selama satu tahun. Selain itu, mereka juga dibebani mengganti sisa kerugian negara sebesar Rp72,97 juta.

Vonis itu dijatuhkan majelis hakim yang diketuai Anak Agung Ngurah Rajendra dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Selasa, 17 September 2019 kemarin. Dua terdakwa itu divonis dalam sidang terpisah. “Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Raden Wirahadi selama satu tahun,” ucap Agung yang didampingi dua hakim anggota, Abadi dan Fathurrauzi.

Majelis hakim juga menjatuhkan vonis denda sebesar Rp50 juta yang apabila tidak dibayar maka wajib diganti kurungan satu bulan. Vonis yang sama juga dijatuhkan terhadap terdakwa Raden Kertawala. Titipan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp50 juta yang disetorkan dua terdakwa itu sebelumnya, diputuskan dirampas untuk negara.

Baca juga:  Kasus LCC, Kejati Bidik Satu Tersangka

Atas penggantian itu, kerugian negara yang masih belum terbayar sebesar Rp72,97 juta. Majelis hakim memutuskan para terdakwa membayar secara tanggung renteng. Yakni masing-masing Rp36,48 juta. Total kerugian negaranya adalah sebesar Rp 152,93 juta.

“Apabila tidak diganti maka harta benda dapat disita untuk dilelang. Dengan ketentuan tidak ada harta benda yang bisa disita maka terdakwa menggantinya dengan pidana kurungan selama satu bulan,” imbuh Agung.

Masing-masing pihak, yakni jaksa penuntut umum Ida Ayu Putu Camundi Dewi dan penasihat hukum terdakwa, Suhartono menyatakan masih akan pikir-pikir dulu dalam menanggapi putusan tersebut. Majelis hakim menghukum para terdakwa sesuai dengan unsur pidana korupsi yang terbukti dalam pasal 3 juncto pasal 18 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Wirahadi, mantan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Jambanisasi membuat pertanggungjawaban fiktif bersama Kertawala, mantan bendahara kegiatan. LPJ fiktif itu untuk menutupi penyimpangan pembelian material bahan bangunan.

Baca juga:  Terungkap, Proyek Rusun yang Kena OTT Didampingi TP4D

Program jambanisasi untuk 545 warga di 13 dusun di Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Lombok Utara berlangsung pada tahun 2016 lalu dengan dukungan anggaran dari DD/ADD sebesar Rp231,51 juta. Anggaran itu seharusnya dipakai untuk membeli bata merah pasir, semen, besi beton, gumbleng, pipa, sambungan pipa, lem pipa, kloset jongkok, dan kawat dengan spesifikasi dan jumlah masing-masing.

Namun pada kenyataannya, ada selisih antara perencanaan dengan realisasi dalam dua tahap pembangunan. Dari total 545 target pembangunan jamban, sebanyak 88 diantaranya tidak selesai dibangun karena bahan bangunan tidak lengkap, ongkos pembuatan jamban tidak ada. Sebanyak 47 warga sama sekali tidak menerima material bangunan. Untuk menutupi kekurangan itu, Wirahadi dan Raden Kertawala membuat laporan pertanggungjawaban fiktif dengan memakai nota dari UD Sinar Selatan. (why)