Kejati NTB Anggap Agunan Lahan LCC Soal Perdata

Arif (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Penyidikan dugaan korupsi aset Pemda Lobar di mal Lombok City Center Narmada belum menyasar bagian kakapnya. Proses pelepasan tidak dibidik. Alasannya, aset Pemda seluas 8,4 hektare itu belum lepas.

Kepala Kejati NTB Arif menyatakan proses agunan itu diduga menyalahi aturan. “Itu memang ada kesalahannya. Punyanya daerah gak boleh diagunkan,” ucapnya dikonfirmasi akhir pekan lalu. Namun, penyidik beranggapan uang hasil agunan sebesar Rp96 miliar itu bukan merupakan kerugian negara.

Selain itu, sertifikat lahan yang diagunkan belum beralih hak. Menurutnya, agunan lahan itu masuk sebagai urusan privat antara Pemkab Lombok Barat dengan PT Bliss Pembangunan Sejahtera. Penagihan kembali alas hak lahan melalui jalur gugatan perdata.

Baca juga:  Unsur Perbuatan Melawan Hukum Belum Terpenuhi di Kasus Proyek Rusun Sumbawa

Ketentuan agunan itu diselipkan dalam perjanjian kerjasama operasional antara PT Bliss dengan PT Tripat selaku perwakilan Pemkab Lombok Barat. Sementara aturan di atasnya, yakni pasal 49 ayat 5 UU RI 1/2004 tentang Keuangan Negara yang mengaturkan larangan aset negara dijadikan agunan.

“Tapi kan daerah masih tetap memiliki (aset tanah). Belum beralih, masih disimpan di bank sana. Kasus itu banyak nuansa perdatanya. Harus ada putusan perdata dulu. Makanya untuk dapat mengambil kembali, Pemkab Lobar gugat perdata,” jelasnya.

Baca juga:  Kasus Dermaga Gili Air, Penyidik Tambah Keterangan Ahli Rekomendasi KPK

Pihaknya menyarankan Pemkab Lombok Barat untuk menyerakan surat kuasa khusus (SKK) kepada Kejati NTB. Keperluannya untuk melawan PT Bliss secara perdata untuk meminta lagi alas hak atas lahan tersebut. “Kita ini mau cepat kerjanya. Ini Pemkab Lobar gak mau serahkan ke sini. Serahkan ke kejaksaan agar bisa diambil kembali secara perdata,” tandas Arif. (why)