Saksi Kasus Alsintan Segera Diperiksa

Ilustrasi pemeriksaan (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pengadaan alat mesin pertanian (Alsintan) berupa alat panen bantuan Kementerian Pertanian RI tahun 2019 mulai ditindaklanjuti Kejaksaan Tinggi NTB. Saksi-saksi dari kelompok tani di Sumbawa akan dipanggil untuk memroses laporan terkait dugaan pengalihan bantuan yang menyimpang dari penerima itu.

Panggilan dilayangkan kepada tiga kelompok diantaranya Usaha Pelayanan Jasa Alat (UPJA) untuk pemeriksaan Selasa, 17 September 2019. Kelompok yang dipanggil itu diantaranya  UPJA Sabeta, UPJA Lestari dan UPJA Saling Santuret, alamat di Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa.

Pelapor dari Lembaga Bantuan  Hukum (LBH) Sumbawa memastikan panggilan itu sudah dilayangkan kepada kelompok yang terdata penerima bantuan.

‘’Panggilannya untuk pemeriksaan Selasa,’’ kata Direktur LBH Sumbawa, Kusnaini kepada Suara NTB akhir pekan kemarin.

Ia berharap Kejaksaan serius menindaklanjuti laporan itu, karena melihat ada kepentingan kelompok tani yang dirugikan. Sebab tiga kelompok petani itu terdata  penerima bantuan sesuai surat dari Direktorat Jendral (Dirjen) Ketahanan Pangan dan Pemasaran Hasil Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI.

Bantuan kepada tiga kelompok tani berupa Combine Harvester untuk tiga kelompok. Alat pertanian bernilai miliaran rupiah, namun setelah sampai di Pemkab Sumbawa, dialihkan ke kelompok lain.

Dari pengakuatn ketua kelompok, bahwa sampai saat ini bantuan Alsintan Combine Harvester Besar tersebut belum diterima. Diduga, kata dia, pihak Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa dialihkan ke tempat lain.

Baca juga:  Kasus Bibit Jagung, Kadistanbun NTB Ikut Dimintai Keterangan

Akibat pengalihan bantuan itu, menurut Kusnaini, kelompok petani penerima merasa dirugikan.

Kusnaini juga merespons polemik pascadilaporkannya kasus itu, ada pihak yang dianggap menyeret ke persoalan politik.

Ditegaskan Kusnaini, tidak ada sangkut paut dengan kontestasi Pilkada yang akan digelar 2020 mendatang. Ia menjamin, tidak ada motif politik apapun. Menurut dia,  persoalan ini murni ada kelompok UPJA  yang datang merasa dirugikan dengan membawa bukti dan dokumen.

Mestinya, ujar Kusnaini, kelompok yang mendapat bantuan Alsintan tersebut berdasarkan surat permohonan dari Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa dan SK penetapan bantuan dari Kementerian, namun fakta di lapangan justru bantuan Alsintan tersebut dialihkan ke pihak lain.

‘’Sebetulnya pokok masalahnya di situ. Sehingga saya menampik kalau saya masukan laporan ke Kejati NTB bagian dari politisasi menjelang Pilkada,’’ tegasnya.

Justru, ditegaskanya, persoalan ini diungkap ke publik dengan harapan agar Bupati dan calon Bupati Sumbawa yang akan datang ikut membantu mencari jalan ke luar dan dijadikan pelajaran agar jangan sampai terulang lagi di kemudian hari.

‘’Harapan kelompok sederhana saja, agar bantuan Alsintan combine harvester  besar tersebut dikembalikan kepada mereka yang berhak sesuai dengan SK penetapan pusat,’’ pungkasnya.

Baca juga:  Dua Perkara Korupsi Siap Disidangkan

Dihubungi terpisah, juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH memastikan pemanggilan saksi itu sebagai tindaklanjut atas laporan masyarakat terkait pengadaan Alsintan Sumbawa.  Pemanggilan menurutnya sebagai upaya klarifikasi kepada pihak yang dianggap dirugikan.

Empat Kasus Jalan di Tempat

Pada kesempatan sama, penanganan empat kasus di Kota Bima jalan di tempat. Belum ada perkembangan signifikan. Satu diantara kasus yang sudah naik penyidikan pun belum tetapkan tersangka.

Empat kasus itu yakni pembangunan Masjid Amahami, lahan relokasi korban banjir di Sambinae, Dam Dadi Mboda dan Dam Kapao.

Kasus-kasus tersebut masih berkutat pada tahap penyelidikan.’’Masih sama seperti sebelumnya. Kasus-kasus di Kota Bima masih lidik semua,’’ kata Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB Dedi Irawan.

Penanganan kasus ini sudah diambil alih penyelidik Pidana Khusus Kejati NTB. Sebelumnya, penyelidikan kasus tersebut sempat ditangani Bidang Intelijen. ‘’Belum dinaikan ke penyidikan. Hanya terkait soal lahan relokasi. Itu pun masih penyidikan umum,’’ jelasnya.

Sepanjang penyelidikan, jaksa sudah meminta keterangan pihak-pihak terkait. Mulai dari satker yang berhubungan dengan empat proyek itu hingga rekanan.

Ditambahkan, klarifikasi pihak terkait sudah dilakukan, masih harus dilakukan gelar perkara untuk penetapan ke penyidikan. Sehingga dipastikannya, sementara belum ada perkembangan. (ars)