Aset Bermasalah, Datun Kejaksaan Tunggu Respons Pemprov

Juru bicara Kejati NTB, Dedi Irawan (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejati NTB sedang menunggu respons Pemprov NTB untuk menindaklanjuti  persoalan aset.  Jika data-data diserahkan, akan diproses untuk pemulihan pada pengelolaan yang benar.

Pendampingan penyelesaian masalah aset harus diawali dengan Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk permintaan.

‘’Kita sifatnya menunggu dari Pemprov soal pelimpahan penanganan aset ini. Kalau ada SKK,  tentu akan ditindaklanjuti,’’ kata Jaksa Pengacara Negara (JPN) Datun Ikhsan Ashri, SH melalui juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH, MH, Kamis, 12 September 2019.

Pihaknya sudah mendapat informasi awal soal masalah aset di Jalan Langko berupa lahan eks rumah dinas Pimpinan DPRD NTB.  Tahun 2013 terjadi perjanjian sama dengan PT Varindo Lombok Inti (VLI) untuk rencana pembangunan rumah kantor (Rukan), yang kemudian diganti dengan rencana pembangunan hotel pada  lahan eks rumah dinas Pimpinan DPRD NTB.

Baca juga:  Penyidikan Kasus Kredit Perumahan Dompu Molor

Tahun yang sama, Pemprov NTB juga menandatangani MoU dengan PT. Lombok Plaza untuk rencana pembangunan NTB Convention Center (NCC) di lahan Jalan Bung Karno Mataram. lahan di dua lokasi  ini berstatus wanprestasi akibat tak kunjung dikelola.  Paling jadi perhatiannya, lahan 65 hektar di Gili Trawangan yang dikelola PT. Gili Trawangan Indah (GTI). Jaksa sepakat, masa kontrak 70 tahun dianggap wanprestasi karena tak kunjung dikelola.

Pihaknya melalui Bidang Datun pernah membahas itu dengan Pemprov NTB beberapa waktu lalu. Pembahasan seputar kemungkinan pelibatan Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk pemulihan masalah aset tersebut.

‘’Kita sudah bertemu dengan Pemprov NTB untuk membahas ini. Sedang kami kaji untuk proses pendampingan penyelesaian masalah aset ini,’’ kata Dedi.

Diakuinya, masalah aset Pemprov NTB ini beberapa waktu lalu menjadi pembahasan bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Beberapa rekomendasi sudah dikeluarkan melalui tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup), salah satunya dengan segera melakukan inventaris aset agar tidak menjadi temuan berlanjut.

Baca juga:  Kalapas Pertimbangkan Opsi Pindah Dorfin Felix ke Nusakambangan

Terpisah, Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim mengaku masih  koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk mengecek list aset bermasalah. Dengan dasar itu, akan dilakukan quality assurance  atau monitoring dengan pemeriksaan khusus.

Ibnu Salim, SH menambahkan, inventarisasi aset bermasalah itu sudah dilakukan, bahkan saat ini sedang dalam proses update data.

“Update data untuk jika ada penyusutan dan lain lain, sehingga terus dilakukan inventaris,” tandasnya.

Sebagai APIP, katanya, tentu akan dilakukan audit jika terdapat indikasi munculnya potensi kerugian negara atau kerugian daerah dalam macetnya proses pengelolaan aset. Terlebih,  saat ini tata kelola aset bagian dari rencana aksi KPK untuk pembenahan. (ars)