Pengadaan Bibit Padi Diselidiki Polisi

Syamsuddin Baharudin (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Polda NTB menyiapkan penyelidikan terkait pengadaan bibit padi inbrida untuk lahan kering senilai Rp15,92 miliar. Persoalan ini, sebelumnya dilaporkan atas dugaan penyimpangan.

Pengadaan bibit padi yang juga disebut gogo ini digelontorkan Kementerian Pertanian RI melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB tahun 2019. ‘’Laporan yang masuk kita verifikasi dulu,’’ ujar Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsuddin Baharudin dikonfirmasi Selasa (10/9).

Sebelumnya, persoalan ini dilaporkan Front Pemuda Peduli Keadilan (FPPK) Pulau Sumbawa. Ketua FPPK Pulau Sumbawa Abdul Hatab melaporkan dugaan permainan dalam pengadaan proyek tersebut.

Bibit disebar untuk areal tanam seluas 65.000 hektare. Anggaran bersumber dari Kementerian Pertanian RI tahun 2019. Total bibitnya 1,62 juta Kg.

Surat pesanan diteken Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada 8 Mei 2019 untuk pesanan sebanyak 187.000 Kg. Per Kg, dihargai Rp9.200. Total pesanan untuk lahan di Kabupaten Lombok Timur ini senilai Rp1,83 miliar ditambah ongkos kirim.

Hatab menyebut masih ada 1,43 juta Kg lagi sisanya yang harus dibeli melalui e-purchasing. Dalam hal sisa kekurangan pengadaan, dia menduga indikasi penunjukan langsung (PL).

“Barang e-catalog itu harus e-purchasing. Tetapi ini kami menduga pengadaan untuk Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok ditunjuk langsung,” ujar Hatab.

Hatab mengutip ketentuan pasal 38 ayat 2 UU RI No 16/2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang intinya mengatur e-purchasing dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.

‘’Kami mendesak Polda NTB untuk mengusut ini karena menyeret-nyeret nama kepala daerah. Pengadaan ini kami duga menyalahi prosedur,’’ duganya.

PPK proyek bibit padi pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB Lalu Syamsul Alam mengatakan bahwa bibit tersebut dibeli menggunakan mekanisme e-katalog.

‘’(Pengadaan) langsung klik di aplikasi e-catalog. Metode pengadaan e-purchasing dan penunjukan langsung melalui ULP,” ungkapnya menjawab Suara NTB.

Dia merinci benih padi inbrida lahan kering diperuntukkan bagi 65.000 hektare dengan volume total 1.625.000 Kg. Pagu anggarannya sebesar Rp15,925 miliar.

Sebarannya meliputi Kabupaten Bima seluas 15.000 hektare dengan volume 375.000 Kg senilai Rp3,675 miliar. Dompu 10.000 hektare, volume 250.000 Kg, Rp2,45 miliar. Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Sumbawa Barat masing-masing 5.000 hektare, 125.000 Kg, Rp1,225 miliar.

Kemudian, Lombok Timur 7.500 hektare, 187.500 Kg. Rp1,83 miliar untuk Sumbawa 15.000 hektar, 375.000 kg, Rp3,675 miliar. Lombok Utara 2.500 hektare, 62.500 Kg, Rp612,5 juta.

Husnul Fauzi
Husnul Fauzi

Sudah Sesuai Mekanisme

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Ir. H. Husnul Fauzi, M. Si yang dikonfirmasi, Rabu, 11 September 2019 menjelaskan, terkait dengan pengadaan padi gogo senilai Rp15 miliar lebih. Bahwa ada bagian-bagian yang menggunakan e-catalog , ada juga yang tidak menggunakan e-catalog.

Yang tidak menggunakan e-catalog akan menggunakan menggunakan pembanding dari beberapa penyedia. Ketika di ULP prosesnya tidak tersedia stok padi gogo yang ada di e-catalog, maka boleh tidak menggunakan e-catalog. Tidak menyalahi prosedur karena tetap melalui proses yang sudah ada. Ada PPK, prosedurnya juga telah melalui ULP.

‘’KPA hanya membuat instrumen-instrumen sebelum bekerja. Di PPK juga prosesnya sudah prosedural dan sesuai ketentuan,’’ jelas Husnul Fauzi.

Jika ada pihak-pihak yang mempertanyakan hal itu, pihaknya mempersilakan.

‘’Ada yang bilang penunjukan dan sebagainya, silakan. Kan ada tata kelola sesuai dengan aturan. Siapapun boleh mempertanyakan apapun. Tapi kita mendudukan proporsinya pada tataran yang ada. Tapi tetap saja dan bisa saja yang disampaikan tidak benar. Silakan saja,’’ katanya. (why/bul)