Sidang Dugaan Korupsi Parsel Lebaran Lotim 2014, Terdakwa Syahmat Divonis Bebas

Mantan Kabag Kesra Setda Lotim Syahmat dinyatakan tidak bersalah atas dakwaan korupsi pengadaan parsel lebaran tahun 2014, dalam sidang Selasa, 3 September 2019. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Mantan Kabag Kesra Setda Lombok Timur Syahmat terbebas dari jerat pidana. Terdakwa korupsi pengadaan parsel lebaran tahun 2014 ini dinyatakan bebas. Hakim menilai diskresi Syahmat mengalihkan tidak bisa disebut sebagai tindak pidana korupsi. Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) menjadi pengadaan parsel tidak melanggar aturan.

Vonis tersebut diucapkan dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Selasa, 3 September 2019 kemarin. Vonis dibacakan ketua majelis hakim Anak Agung Ngurah Rajendra. “Menyatakan terdakwa Syahmat tidak terbukti bersalah,” ucap Agung didampingi hakim anggota Fathurrauzi dan Naspudin. Majelis hakim menyatakan Syahmat tidak bersalah atas tuntutan jaksa.

Agung mengatakan, majelis hakim juga memerintahkan Pemkab Lotim untuk mengembalikan uang pengganti yang sudah dititipkan Syahmat sebelumnya yang sebesar Rp192 juta. Syahmat mengaku lega atas putusan tersebut. Sementara jaksa penuntut umum Budi Tridadi Wibawa langsung menyatakan akan menempuh upaya hukum lanjutan. “Kita akan kasasi,” ucapnya usai persidangan.

Baca juga:  Terdakwa Ikut Ambil Kredit Pakai Dalih Poktan di Kasus Korupsi Bank NTB Dompu

Jaksa sebelumnya menuntut hakim untuk menghukum Syahmat dengan penjara selama satu tahun dan enam bulan, denda Rp50 juta subsider dua bulan kurungan. Hakim tak sepakat dengan penilaian jaksa yang menuntut terdakwa melanggar pasal 3 UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hakim menimbang diskresi pengalihan tunjangan kinerja daerah (TKD) PNS Pemda Lotim tahun 2014 menjadi pengadaan parsel lebaran tak menyalahi aturan. Meskipun parsel itu juga turut dibagikan kepada PNS vertikal non Pemda Lotim.

Anggaran TKD itu telah disahkan pada APBD murni 2014 sebesar Rp4 miliar. Tetapi diubah menjadi pengadaan parsel lebaran sebesar R,25 miliar. Sebabnya Tim  Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Lotim kala itu sedang mengatur pengetatan anggaran karena defisit.

Syahmat pun mengeksekusi anggaran itu. Daftar penerima disusun Kabag Umum kala itu. Namun Syahmat tak menuruti semuanya. Dia membuat kebijakan sendiri karena parsel lebaran untuk masyarakat miskin sudah tersalurkan sebelumnya.

Baca juga:  MA Tolak Kasasi Terdakwa Kasus BPR

Hakim menilai tidak ada aturan yang menyatakan, mengubah anggaran TKD  menjadi sandang pangan dilarang. Pengalihannya menggunakan mekanisme pembahasan. Parsel lebaran yang dibagikan Syahmt itu sebanyak 13.500 paket diadakan CV Restu Laksa Utama dengan anggaran Rp2,5 miliar.

Paket itu berisi makanan ringan, sirup, gula, minyak goreng, sarung, dan kartu ucapan. Rinciannya 12.358 paket untuk CPNS dan PNS daerah Lotim. Kemudian 781 paket untuk PNS dan non PNS instansi pusat.

Sebanyak 361 paket dibagikan untuk swasta yakni 45 paket untuk Selaparang TV, empat paket untuk klinik kesehatan, Bazda sebanyak 12 paket, dan yayasan Nurul Falah 298 paket. Paket itu diadakan sebagai pengganti TKD ke-13 tahun 2014 yang tidak dibayarkan kepada PNS dan non PNS daerah Lotim. (why)