Kejaksaan Mulai Selidiki Proyek Bank Sampah

Dedi Irawan (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB mulai merespons laporan dugaan masalah pada program NTB Zero Waste yang dikelola Bank Sampah. Jaksa sedang melakukan telaah laporan untuk ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan awal. Sejumlah pihak yang terlibat dalam pengadaan akan dipanggil.

Kejati NTB sebelumnya melalui pos penerimaan laporan masyarakat menerima pengaduan dari demonstran terkait anggaran program NTB Zero Waste senilai Rp1,5 miliar. ‘’Laporan itu sekarang sedang diproses. Sudah dilakukan telaah,’’ kata juru bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH, MH, Senin, 2 September 2019.

Kajati NTB Arif, SH.,MM katanya, telah meminta Bidang  Intelijen menindaklanjuti pengaduan masyarakat itu. Dari telaah awal didapat informasi anggaran program NTB Zero Waste  tahun 2018 senilai Rp 1,5 miliar. Bantuan diberikan kepada 80 kelompok yang tersebar di Pulau Lombok. Nilai bantuan masing masing kelompok Rp10 juta untuk pengadaan bak sampah.

‘’Kita sudah analisa data awal. Tim sedang melakukan telaah awal. Pihak pihak yang terkait dengan pengadaan ini akan dipanggil,’’ ujarnya.

Informasi diterima penyelidik, pengadaan ini turun dua tahun berturut turut, sejak 2018 dengan nilai Rp 1,5 miliar sampai 2019 senilai Rp 2,5 miliar.   Selain mendapat kabar soal anggaran Rp10 miliar ke kelompok, jaksa juga menghimpun informasi awal terkait dugaan bantuan fiktif.  Mengenai dugaan anggaran mengalir ke salah satu Caleg DPRD NTB?  Katanya, masih dalam proses telaah. ‘’Siapapun yang berkaitan dengan anggaran itu akan dipanggil,’’ tegasnya.

Baca juga:  Dari Komunitas Sabisa dan Saber Sampah Menuju Sumbawa ‘’Zero Waste’’

 Program unggulan Pemprov NTB itu dilaporkan Aliansi Pemuda NTB. Selain itu laporan juga datang atasnama perorangan. Aliansi Pemuda NTB datang sekitar pukul 11.00 Wita. Mereka meminta Kejaksaan Tinggi NTB mengusut proyek NTB Zero Waste tahun 2018 senilai Rp1,5 miliar dan Rp 2,5 miliar.

Selain atasnama lembaga, laporan juga datang atasnama perorangan, Moh. Fihiruddin. Dia menyodorkan dokumen kepada petugas bagian penerima laporan di Bagian Tata Usaha (TU) Kejati NTB.  Dalam dokumen yang dibawanya, dipaparkan sejumlah temuan pada kelompok penerima bantuan tersebar di Pulau Lombok. Diantaranya, Lombok Timur 15 kelompok,  Lombok Tengah 12 kelompok, Lombok Berat 14 kelompok, Kota

Mataram 3 kelompok dan  Kabupaten Lombok Utara (KLU) 6 kelompok. Spesifikasi bantuan seperti gudang, gerobak dan timbangan.

Di antara kelompok penerima itu versi Fihiruddin, ada yang diduga fiktif  hingga kekurangan  volume. “Saya sudah cek ke lapangan, ada masyarakat yang tidak pernah menerima bantuan, tapi terdata sebagai penerima. Ada yang hanya dibantu gudang saja, ada yang cuma dapat timbangan. Juga ada yang hanya menerima bantuan gerobak. Bahkan ada yang sama sekali tidak dapat bantuan,’’ kata Fihir – sapaannya – membeberkan materi laporannya.

Dirincinya, total bantuan Rp4 miliar, dengan rincian untuk tahun 2018 mencapai Rp1,5 miliar, berlanjut  tahun 2019 senilai Rp 2,5 miliar dengan modus yang sama dan dikelola Bank Sampah BS sebagai pihak ke tiga pengelola program NTB Zero Waste. Hanya saja, tahun ini proses pelaksanaan masih berjalan.

Baca juga:  Wujudkan Zero Waste; Siapkan Fasilitas Pendukung hingga Belajar ke Swedia

Dalam Rancangan Anggaran Belanja (RAB), masing-masing kelompok menerima bantuan Rp30 juta, terbagi untuk peralatan dan pembinaan. ‘’Nilai peralatan Rp20 juta per kelompok, untuk pembinaannya Rp10 juta,’’ sebutnya.

Selain kekurangan spesifikasi, indikasi fiktif bantuan ditemukan pada sejumlah kelompok, karena tidak sepeser pun menerima bantuan. Seperti di Lombok Utara, ada enam kelompok dengan nama yang sama, Bank Sampah 7,0 SR.

Fihir mengaku untuk mempertanggungjawabkan laporannya, sudah meminta tanda tangan di atas materai kelompok yang membantah menerima bantuan.

Terkait anggaran tahun 2019, Fihir juga sudah mengecek ke lapangan. Modusnya hampir sama, meski sebagian sedang berjalan.

Atas laporannya itu, ia meminta Kajati NTB Arif, SH.,MM melalui Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Ery Ariansyah Harahap, SH.,MH untuk memproses dokumen yang  sudah disodorkannya. Ia juga meminta Aspidsus untuk mengawasi penggunaan anggaran tahun 2019.

‘’Kami meminta Kejaksaan melakukan penyelidikan. Karena taksiran saya per kelompok itu hanya menerima Rp12 juta. Disalurkan melalui pihak ketiga, Namanya Bank Sampah BS,’’ ujarnya.

Jika ditotal keseluruhan,  taksiran indikasi kekurangan volume mencapai Rp800 juta. Ia  mendorong Kejati NTB mendalami indikasi ini dengan memanggil pihak pihak terkait, selain Direktur Bank Sampah BS, juga tim yang terlibat di dalamnya. Bahkan ia mencurigai, aliran dana yang seharusnya dikelola Bank Sampah itu diterima oknum pengurus Parpol. (ars)