Sita Merkuri, Polda NTB Putus Jaringan PETI

Purnama (Suara NTB/dok)

Upaya memutus jaringan tambang ilegal atau Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), Polda NTB terus mengintai peredaran zat kimia untuk pengolahan material tambang. Akhir pekan kemarin, Subdit IV Ditreskrimsusmenyita 3 Kg merkuri yang akan dipakai untuk pemurnian emas. Penyitaan berlangsung Kamis, 29 Agustus 2019 di Wilayah Kota Mataram.

‘’Bahan berbahaya tersebut sebanyak tiga botol merkuri, dengan berat masing masing 1 Kg,’’ kata Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol. Purnama, SIK Sabtu, 31 Agustus 2019.

Barang bukti itu disita dari pelaku inisial U saat melakukan transaksi di salah satu toko emas milik MM. Hasil interogasi terhadap MM didapatkan informasi bahwa barang tersebut berasal dari T.

T diduga menyuruh S untuk mengantarkan merkuri ke toko emas  milik MM. Berawal dari penangkapan T ini terungkap jaringan peredaran merkuri di wilayah Lombok. Bahkan T adalah diketahui adalah residivis dalam kasus yang sama.

Empat orang  yang tergabung dalam jaringan peredaran merkuri diamankan. Diantaranya, MM (65) berprofesi sebagai pedagang emas,  inisial T(51)  wiraswasta,  S

alias I  (38),  S alias U (40). Kempat pelaku berasal dari Kota Mataram.

Selanjutnya terhadap saksi dan pelaku diamankan tim Subdit IV Ditreskrimum Polda NTB. Selain itu barang bukti 3 Kg merkuri disita oleh tim. “Pelaku dan barang bukti dibawa oleh Tim Opsnal Subdit IV  Ditreskrimsus ke Polda NTB untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut,” paparnya.

Sementara barang bukti yang disita,  3 Kg Mercury / HG Special For merk Gold 99.999 %.

Sementara pasal yang disangkakan,  Pasal 106 JoPasal 24 ayat 1  Undang Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Bunyinya, pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan  sesuai Pasal 24 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp10miliar.

Menurut Kabid Humas, upaya penindakan ini sebagai salah satu langkah pihaknya menghentikan aktivitas tambang ilegal di NTB. Dengan menghentikan suplai bahan baku kimia, menurutnya sebagai salah satu langkah menutup tambang ilegal.

Kabid Humas mengimbau, siapapun memperdagangkan merkuri tanpa izin akan ditangkap, termasuk berbagai jenis bahan kimia dan bahan bakar lainnya. (ars)