Kasus “Marching Band” Buntu, KPK Sarankan Penyidik Ikuti Petunjuk JPU

Ilustrasi gedung KPK (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Kasus proyek marching band pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB masih buntu, sebab empat kali berkas bolak balik. Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK menyarankan agar penyidik Polda NTB mengikuti saran Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Penyidik diminta mematangkan unsur kerugian negara yang ditentukan melalui  Harga Perkiraan Sendiri (HPS).  Tim Korsup Penindakan KPK menilai, JPU bagian dari penentu kasus ini bisa disidangkan di Pengadilan Tipikor, sehingga dimaklumi ketika Jaksa tetap ngotot sesuai petunjuk awal, agar kerugian dicari harga pembanding.

Namun begitu, tim korsup tidak mengabaikan versi penyidik yang menganggap unsur pidana kasus ini sudah terpenuhi pada mark up harga.  Apalagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah mempertegas setelah melalui proses audit mark up harga.

“Versi penyidik, tidak perlu harga pembanding  merujuk keterangan dari BPKP, karena mark up pada nilai HPS. Tapi JPU tetap minta harga pembanding, sekalian amankan uang atau harta hasil tipikor untuk pulihkan kerugian negara. Karena yang sidang nantinya jaksa NTB, ya dipenuhi,” saran Korwil V KPK Dzakiyul Fikri kepada Suara NTB via pesan instan, Kamis, 29 Agustus 2019.

Baca juga:  MA Tolak Kasasi Terdakwa Kasus BPR

Ia melihat latar belakang petunjuk JPU itu lebih pada proses pembuktian nanti di pengadilan.  JPU  harus mampu meyakinkan Hakim Tipikor ketika kasus ini dalam proses persidangan, sehingga sejak awal harus dimatangkan ditingkat penyidikan.

“Perkara, apalagi Tipikor, bisa terbukti kalau hakim yakin. Gi mana hakim yakin kalau JPU-nya ngak yakin? Ini masalahnya,”  tegas Fikri.

Saat proses supervisi kasus ini, ia juga melihat pada sisi filosofis dalam penanganan perkara. Karena substansi penanganan sebuah kasus, esensinya tidak saja pada penangkapan dan penahanan tersangka. Tapi lebih dari itu, kerugian keuangan negara harus mampu dipulihkan.

Dalam kasus marching band tersebut, sepengetahuannya belum ada proses penyitaan atau penentuan angka kerugian negara yang bisa meyakinkan JPU.  “Era saat ini, gak cuma memenjarakan orang, tapi bagaimana uang negara diselamatkan,” sebutnya.

Tapi pada sisi lain jika penyidik tetap tidak bisa memenuhi petunjuk JPU, terbuka kemungkinan akan diagendakan korsup lagi.  Memang diakuinya, tidak sepenuhnya  materi yang disampaikan tim Korsup akan diikuti oleh penyidik maupun JPU ketika ada perbedaan pendapat pada sebuah perkara. “Sebab posisi Korsup sesuai prosedur, memediasi antara penyidik dan JPU mencari solusi bersama,” pungkasnya.

Baca juga:  Dua Perkara Korupsi Siap Disidangkan

Sesuai perkiraan awal, penyidikan dugaan korupsi pengadaan alat kesenian marching band pada Dinas Dikbud Provinsi NTB tahun 2017 ini bakal molor lagi. Lagi-lagi soal petunjuk harga pembanding yang belum memenuhi petunjuk Jaksa.

Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan menerangkan berkas dua tersangka kasus tersebut dikembalikan lagi ke penyidik pada 21 Agustus lalu. Petunjuknya sama, soal harga pembanding itu yang belum dilengkapi.

Dia menegaskan penyidik memiliki tambahan waktu 14 hari untuk melengkapi petunjuk jaksa itu. Terpenuhinya petunjuk itu untuk keperluan penuntutan di pengadilan. “Kebutuhan formil dan materil,” kata Dedi.

Terpisah, Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol. Syamsuddin Baharudin menyatakan akan memenuhi petunjuk jaksa tersebut. “Akan kita penuhi lagi sampai berkasnya lengkap,” ucapnya singkat.

Berkas kasus itu antara lain untuk dua tersangka. yakni mantan Kasi Kelembagaan dan Sarpras Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud Provinsi NTB MI selaku PPK proyek. Selanjutnya, tersangka LB, Direktur CV Embun Emas, rekanan pemenang tender. (ars)