Skimiming ATM, Bule Bulgaria Bobol Rp42 Juta Uang Nasabah

Kapolres Mataram H. Saiful Alam menunjukkan barang bukti dan tersangka kasus skimming ATM jaringan Bulgaria, Senin, 26 Agustus 2019. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Skimming atau pencurian data lagi-lagi menyerang Kota Mataram. Pelakunya juga tak asing, yakni WNA asal Bulgaria Georgiev Kaloyan Petrov (33). Pria ini dalam tiga hari menggerogoti isi ATM sebanyak Rp42,3 juta. Modusnya, menggunakan ATM bodong dengan data yang sudah dicuri sebelumnya.

Kapolres Mataram AKBP H Saiful Alam menjelaskan bahwa Petrov dipergoki tengah menarik uang di ATM di Jalan Pejanggik, Cakranegara, Mataram. “Dia memakai kartu yang aslinya dipakai untuk kunci otomatis pintu. Kartu ATM palsu,” jelasnya, Senin, 26 Agustus 2019 kemarin.

Petrov baru datang ke Lombok awal Agustus lalu. Niatnya memang diduga hanya untuk mengeksekusi kartu hasil skimming. Kartu sejenis ATM yang dipakainya sudah diisi data diduga hasil pencurian. “Ini laporannya dari orang yang di luar negeri. Jadi skimmingnya ini di luar negeri. Tetapi pelaku ini mengeksekusi isi ATM nya di Indonesia di wilayah NTB. Dia membawa masuk kartu ini. Ada 17 kartu,” sebutnya.

Baca juga:  Ratusan Petinggi Bank Pembangunan Daerah Kumpul di NTB

Bukti transaksi menunjukkan Petrov bertransaksi menarik uang dari ATM yang sama tiga hari berturut-turut. Total uang yang ditarik sebesar Rp42,3 juta. Uang tersebut belum sempat dipakai. “Uang pecahan Rp100 ribu. Kecurigaan bank ada transaksi pada jam yang hampir bersamaan selama tiga hari itu antar Rp80 juta sampai Rp100 juta,” terang Alam.

Kapolres menegaskan sedang berkoordinasi dengan kepolisian daerah lain serta Interpol. “Kita duga dia ini jaringan internasional karena ada juga yang kita duga komplotannya ditangkap di Bali, di NTT,” ujarnya.

Baca juga:  ’’Skimming’’ ATM, Bank NTB Syariah Pastikan Dana Nasabah Aman

Petrov dikenai Pasal 30 Ayat (3) dan/atau Pasal 32 Ayat (2) dan/atau Pasal 34 Ayat (1) huruf a juncto Pasal 46 Ayat (3) dan/atau Pasal 48 Ayat (2) dan/atau Pasal 50 Ayat (1) dan/atau Pasal 52 Ayat (3) UU RI No 19/2016 tentang perubahan atas UU RI No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Kita tambahkan dengan 2/3 dari maksimal ancaman pidananya karena dia melakukan di sarana milik pemerintah,” tandas Alam. (why)