Jaksa Tagih Tunggakan SPPD DPRD Lobar

Ketut Sumedana (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kejari Mataram menindaklanjuti kerugian negara perjalanan dinas DPRD Lombok Barat 2014-2019. Sebanyak 20 mantan dan anggota dewan menemui jaksa untuk menyetorkan tunggakan. Jaksa berkoordinasi dengan Inspektorat untuk pengembalian ke kas daerah.

LHP BPK RI menemukan kerugian negara dari SPPD dewan sebesar Rp551 juta. Penyelidikan dimulai ketika ada laporan. Termasuk ketika batas waktu Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tututan Ganti Rugi (TPTGR) habis.

“Sudah ada 20 orang yang kita panggil. Mereka sudah ada yang kembalikan,” ungkap Kepala Kejari Mataram Dr Ketut Sumedana ditemui Jumat, 23 Agustus 2019.

Baca juga:  Dugaan Penganiayaan Zainal Abidin, Penahanan Sembilan Oknum Polisi Diperpanjang

Dia belum bisa merinci mengenai nilai pengembalian dari 20 orang dewan itu. Untuk pengembaliannya, jaksa perdata dan tata usaha berkoordinasi dengan Inspektorat.

“Ini kan masih koridor penagihan. Kalau mereka masih mau kembalikan, kita bantu apakah nanti lewat kita (jaksa) atau Inspektorat. untuk yang lain yang belum kami imbau untuk segera kembalikan,” tegasnya.

LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Lombok Barat tahun 2018 menyebutkan tujuh organisasi perangkat daerah (OPD) masih menunggak kerugian negara sebesar Rp841 juta.

Baca juga:  Audit Investigasi Dana CSR Desa Lingsar, Jaksa Lengkapi Bukti Kerugian Negara

Sebesar 31 persen dari temuan BPK itu sudah ditindaklanjuti.

Temuan kerugian negara paling banyak yakni dari perjalanan dinas DPRD Lombok Barat sebesar Rp551 juta. Baru Rp20 juta yang sudah dikembalikan. Sehingga sisa yang masih mengendap Rp531 juta. Pemkab Lombok Barat sebelumnya sudah menagih temuan itu melalui TPTGR. (why)