Masa Penahanan Kurniadie Diperpanjang

Imam Sofian saat di gedung KPK untuk mengurus perpanjangan penahanan Kurniadie (Suara NTB/ist)  

Mataram (Suara NTB) – KPK memperpanjang penahanan mantan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Kurniadie. Tersangka suap terkait penanganan perkara penyalahgunaan izin tinggal wisatawan asing ini akan ditahan di Rutan KPK selama 30 hari ke depan.

“Klien kami sudah dilakukan perpanjangan penahanan untuk 30 hari ke depan. Mulai tanggal 26 Agustus 2019 sampai 24 September 2019,” kata kuasa hukum Kurniadie, Imam Sofian, SH, MH, kepada Suara NTB, Sabtu, 24 Agustus 2019.

Kliennya sudah menandatangani perpanjangan masa penahanan. Disebutnya, ini merupakan perpanjangan terakhir sebelum pelimpahan ke PN Tipikor Mataram. Sebelumnya dilakukan perpanjangan penahanan selama 40 hari, dimulai tanggal 17 Juni 2019 sampai 26 Juli 2019.

Sejauh ini kliennya tetap patuh pada proses hukum.  “Selaku kuasa hukum, kami tetap mendorong klien kami kooperatif, sehingga jalannya pemeriksaan berjalan lancar,” ujar Imam Sofian.

Dalam kasus ini, selain Kurniadie, KPK juga telah menetapkan dua tersangka lainnya, yaitu Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Yusriansyah Fazrin  dan Direkur PT Wisata Bahagia Indonesia (WBI) atau atau pengelola Wyndham Sundancer Lombok, Liliana Hidayat. Saat ini Liliana sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor  Mataram.

Baca juga:  KPK Bongkar Setoran Bulanan Hasil Pungli di Imigrasi Mataram

Terungkapnya kasus ini berawal dari tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kantor Imigrasi mengamankan dua WNA dengan inisial BGW dan MK. Keduanya, diduga menyalahgunakan izin tinggal dan diduga masuk menggunakan visa sebagai turis biasa, padaha; kedua oknum ternyata bekerja di Wyndham Sundancer Lombok.

WNA dijerat Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Atas pengamanan itu, Liliana perwakilan Manajemen Wyndham Sundancer Lombok mencoba mencari cara melakukan negosiasi dengan PPNS Kantor lmigrasi Kelas I Mataram agar proses hukum dua WNA tersebut tidak berlanjut. Padahal Kantor Imigrasi Kelas I Mataram telah menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) untuk dua WNA tersebut tanggal 22 Mei 2019.

Yusriansyah kemudian menghubungi Liliana untuk mengambil SPDP tersebut. Permintaan pengambilan SPDP itu diduga sebagai kode untuk menaikan harga untuk menghentikan kasus.

Baca juga:  Suap Imigrasi Mataram, Liliana Ambil Jalan Pintas Sendiri

Liliana kemudian menawarkan uang sebesar Rp300 juta untuk menghentikan kasus tarsebut, namun Yusriansyah menolak karena jumlahnya sedikit.  Selanjutnya, diduga terjadi pertemuan antara Yusriansyah dan Liliana untuk kembali membahas negosiasi harga.

KPK mengungkap modus baru yang digunakan ketiga tersangka dalam negosiasi uang suap, yaitu menuliskan tawaran Liliana di atas kertas dengan kode tertentu tanpa berbicara. Kemudian Yusriansyah melaporkan pada Kurniadie untuk mendapat arahan atau persetujuan. Akhirnya disepakati jumlah uang untuk mengurus perkara dua WNA tersebut adalah Rp1,2 miliar.

Menurut Imam Sofian, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Yusriansyah Fazrin  punya peran paling menonjol, sehingga mendorong KPK untuk menitik beratkan penyidikan pada bawahan kliennya itu.  “Bukan klien kami yang aktif dalam perbuatan yang disangkakan itu. Nanti akan dibeberkan pada penyidik saat pemeriksaan tersangka,” pungkas Imam Sofian. (ars)