Sindir Jaksa Nakal

H. M. Prasetyo (Suara NTB/ars) 

DALAM momentum  kunjungannya ke NTB, Jumat, 23 Agustus 2019,  Jaksa Agung Dr. (HC) H. M. Prasetyo menyindir masih adanya oknum jaksa nakal. Para oknum memainkan perkara untuk keuntungan sendiri, namun mencoreng nama institusi. Jika ditemukan atau terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT), sanksi dijatuhkan tanpa kompromi.

Keberadaan oknum jaksa diakuinya masih melakukan praktik menyimpang di lingkungan Adhyaksa. “Saya akui, sementara masih ada oknum di lingkungan Kejaksaan yang belum tinggalkan paradigma lama. Menyalahgunakan kesempatan, menyalahgunakan kewenangan,” ungkap H. M. Prasetyo kepada wartawan usai ground breaking gedung Kantor Kejati NTB kemarin.

Para oknum jaksa yang masih melakukan praktik ini diminta mawas diri, karena dianggap paradigma lama yang seharusnya sudah ditinggalkan. Oknum harus segera introspeksi diri dengan menjaga perilaku dan perkuat integritas.   “Jaksa yang seperti ini perlu mawas diri dan introspeksi diri. Jaga kinerja dan interigasnya,” ujarnya.

Pada era yang transparan saat ini, menurut dia, yang dikedepankan adalah kerja keras. Sebab masih banyak pekerjaan rumah belum tuntas untuk pelayanan kepada masyarakat yang mencari keadilan.

“Kita harap dengan kerja maksimal ini bisa melaksanakan pembangunan di segala bidang. Periode kedua Pak Jokowi, saat ini lebih pada pengembangan SDM. Tentu tidak tinggalkan pembangunan fisik yang masih diperlukan. Semua harus didedikasikan untuk jalannya pemerintahan kemarin,” imbuhnya.

Oknum jaksa di Yogyakarta yang terjaring OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu, disarankan jadi pelajaran penting. Jika tidak meninggalkan kebiasaan buruk dan terjaring  KPK, maka tidak ada kompromi lagi. Dalam proses hukumnya, Jaksa Agung langsung yang akan menyerahkan pelaku untuk diperiksa KPK.

“Kalau ada  yang kena OTT, tidak ada kompromi lagi. Saya perintahkan untuk oknum Jaksa itu datang ke KPK dan saya bahkan sarankan antar langsung,” tegasnya.

Namun dalam situasi ini, ia meminta publik tidak menganggap semua jaksa berperilaku buruk. Masih ada 10 ribu lebih jaksa yang bekerja dengan baik dan punya niat untuk mengabdi kepada institusi dan masyarakat. Jaksa nakal hanya sebagian kecil yang harus  diamputasi agar tidak merusak secara institusi. Terkait kasus OTT di  Yogyakarta,  dia juga meminta masyarakat tidak menyalahkan program pendampingan TP4D. Pada praktiknya, program ini  bagus untuk pencegahan penyimpangan. Namun yang masalah adalah oknum yang menjalankan program tersebut.  “Bukan program (TP4D) yang salah, tapi manusia yang di dalamnya yang salah. Maka dari itu, saya katakan, tidak akan kompromi kalau masih ada yang begini,” pungkasnya. (ars)