Bansos Pemprov NTB, Lembaga Antikorupsi Kaji Laporan ke KPK

ILustrasi Kajian Lembaga Anti Korupsi (suarantb.com/pexels)

Mataram (Suara NTB) – Pegiat antikorupsi berencana melaporkan dugaan ada masalah pada penyaluran dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemprov NTB ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akan dilakukan kajian awal oleh Forum Transparansi Anggaran (Fitra) NTB dan Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) untuk menguatkan bukti pendukung dan unsur dugaan tindak pidana.

‘’Kami akan pelajari kemungkinan melaporkan kasus ini ke KPK. Diawali dengan bedah kasusnya,’’ kata Sekjen Fitra Ramli Ernanda kepada Suara NTB, Kamis, 22 Agustus 2019.

Dari kajian awal,  ia belum melihat ada unsur pidana, namun baru sebatas maldministrasi. Sebab sudah ada persetujuan, dicatat dengan SK Gubernur, namun belum dicairkan. Dari aturan yang dipelajarinya, ada pelanggaran perjanjian oleh Pemprov terkait belum dicairkannya dana Bansos tersebut. Itu kewajiban, kalau tidak dibayar jadi utang,’’ tegasnya.   Namun jika sudah dicairkan namun tidak diterima pemilik proposal, maka kuat unsur pidana dan bisa jadi bukti awal.

Hal sama disampaikan Direktur Somasi NTB, Dwi Ariesanto. ‘’Kita bedah kasusnya dulu.  Perlu dilakukan anatomi kasus, biar clear. Kalau soal data data awal, sedang dalam kajian,” ujarnya.

Agar kejadian sama tidak terulang, Pemprov NTB disarankan harus lebih berhati-hati dalam perencanaan Bansos. Pemprov tidak gegabah menentukan besaran serta masyarakat yang layak menerima bantuan, apalagi sampai fiktif.

‘’Seperti yang terjadi pada kasus Bansos 2018 ini. Bisa disebut gagal bayar dan berakibat utang bagi Pemprov yang akhirnya dijanjikan untuk dibayarkan pada tahun 2019 ini. Semestinya tidak boleh terjadi, jika perencanaan dari awal benar atas asumsi sumber- sumber  pendanaan yang akan dianggarkan untuk Bansos,’’ tandasnya.

Terpisah, Korwil V KPK Dzikriyul Fikri mempersilakan siapapun yang akan mengadu terkait dana Bansos 2018.  Sepanjang dilengkapi dengan bukti- bukti, akan diproses di bagian Direktorat Pengaduan Masyarakat  (Dumas) KPK. ‘’Silakan saja membuat laporan. Tapi dikaji dulu, apakah ada unsur pidana atau tidak?” jawabnya singkat, Kamis, 22 Agustus 2019.

Desak APH Usut Bansos

Sementara, Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Nusantara (Japan) menggedor Kejati NTB Kamis, 22 Agustus 2019. Massa aksi mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyimpangan dana Bansos Pemprov NTB tahun 2018 senilai Rp15 miliar.

Koordinator Lapangan Japan, Saidin Alfajari mengatakan, aparat penegak hukum harus melihat kasus ini dengan kacamata kemanusian. “Bansos ini diperuntukkan bagi masyarakat jangan sampai hanya dinikmati segelintir orang,” ujarnya.

Saidin menambahkan bahwa proses administrasi Bansos yang sudah diselesaikan penerima harus disertai juga dengan pencairan. “Bagaimana mungkin masyarakat dimintai menandatangani kuitansi pencairan sementara uangnya tidak ada,” imbuhnya.

Perwakilan massa aksi itu kemudian diterima Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH. Dedi menjelaskan mekanisme pelaporan indikasi pidana. Dasar pelaporan itu yang menjadi bekal jaksa melakukan pengusutan. “Kalau memang ada bukti-bukti pendukung silakan dilaporkan,” ujarnya. (ars/why)