KPK Minta Mobil Dinas Mantan Pimpinan Dewan Ditarik

Dzakiyul Fikri (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta mobil dinas yang masih dipakai oknum mantan anggota DPRD NTB segera ditarik. Tiga kendaraan dinas (Randis) milik Sekretariat DPRD NTB itu sampai saat ini belum dikembalikan tiga mantan pimpinan Dewan periode 2009-2014. Jika tetap dipertahankan, maka berpeluang diproses hukum.

Saat hadir di NTB, Tim Korwil V KPK mendapat sejumlah laporan terkait sejumlah aset daerah yang macet di Provinsi NTB. Termasuk di antaranya aset bergerak berupa mobil dinas yang masih dikuasai mantan anggota Dewan. ‘’Kami minta agar aset bergerak yang masih dikuasai mantan anggota Dewan itu agar segera ditarik. Karena bagaimana pun juga itu kan aset daerah. Tidak boleh dikuasai kalau sudah purna tugas,’’  kata Koordinator Wilayah V KPK, Dzakiyul Fikri  kepada Suara NTB di Mataram, Kamis, 22 Agustus 2019.

Ia menyarankan kepada Inspektorat Provinsi NTB segera membuat laporan soal aset dalam penguasaan mantan anggota Dewan itu. Karena bagaimana pun juga, aset bergerak tersebut menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang harus ditindaklanjuti dengan pegembalian ke daerah. Dengan dasar itu, akan jadi bahan kajian untuk mendorong Inspektorat melakukan upaya persuasif.  ‘’Jika langkah persuasif tidak maksimal, ya tidak menutup peluang kita ambil alih,’’ tegasnya.

Sebagai langkah persuasif awal, ia meminta Inspektorat Provinsi NTB agar segera membuat laporan terkait masalah aset berupa tiga buah mobil yang dikuasai mantan anggota Dewan itu. “Jadi silakan Inspektorat membuat laporan. Kita juga akan berkoordinasi dengan APH (Aparat Penegak Hukum) di sini, untuk penangangan lanjutan. Kalau memang harus dilakukan proses kearah sana (Pidana), kita lihat unsur unsurnya dulu,” pungkasnya.

Terpisah, Inspektur Inspektorat Provinsi NTB Ibnu Salim, SH.,M.Si akan menindaklanjuti permintaan KPK tersebut dengan menyerahkan data dan laporan pendukung. Pihaknya juga akan melampirkan catatan sebagaimana temuan BPK. “Apa yang disampaikan KPK itu berkaitan dengan temuan BPK terkait mobil dinas dewan yang harus ditindaklanjuti. Maka akan kami lakukan tindaklanjut,” jelasnya.

Akibat tidak dikembalikan, tiga kendaraan dinas tersebut masih jadi temuan lanjutan BPK  RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2019 ini.

Tiga mantan wakil rakyat yang masih menguasai kendaraan dinas tersebut, Lalu M. Syamsir dari PBB, kemudian Lalu Abdul Khalik Iskadar alias Mamiq Alex dari partai Demokrat dan Ketua DPW PAN NTB, H. Muazzim Akbar. Ketiga orang tersebut sampai saat ini masih enggan mengembalikan randis milik negara tersebut.

Sekretaris DPRD NTB, Mahdi Muhammad yang dikonfirmasi Suara NTB kemarin membenarkan.

‘’Ya, kendaraan dinas di tiga mantan pimpinan Dewan masih dibawa, dan itu jadi temuan BPK. Mantan pimpinan itu Lalu M. Symasir, Lalu Abdul Khalik Iskandar dan Muazzim Akbar. Itu belum dikembalikan dan jadi temuan BPK,’’ ujar Mahdi.

Disampaikannya, upaya permintaan sudah dilakukan oleh Sekretariat DPRD NTB dengan mengirim surat. Bahkan surat lima kali dilayangkan Setwan sebagai peringatan segera segera dikembalikan ke negara.

“Namun mereka tidak pernah sama sekali memberikan respons. Kita sudah mengkomunikasikannya. Kita sudah sampai lima kali kirim surat. Tapi tetap akan kita upayakan, sekarang ini kita akan supayakan secepatnya, sambil menunggu regulasi dari Kemendagri turun,” tegasnya.

Disebutkan, dalam Kemendagri nomor 33 tahun 2019 sedang disiapkan regulasi terkait dengan pengaturan hak keuangan dan protokelor bagi pimpinan DPRD. Di mana dalam Permendagri tersebut, akan diatur mengenai pelelangan kendaraan dinas kepada mantan pimpinan Dewan.

Upaya konfirmasi ketiga mantan pimpinan Dewan tersebut hingga berita ini ditulis, belum merespon. (ars/ndi)