Mantan Kabid PAUDNI Disdikpora KSB Dihukum 5,5 Tahun Penjara

Ilustrasi vonis hakim (publicdomainpictures)

Mataram (Suara NTB) – Terdakwa korupsi proyek pembangunan gedung PAUD NI Jereweh, Sumbawa Barat Kaharudin divonis penjara selama lima tahun enam bulan. Mantan Kabid PAUDNI Disdikpora KSB ini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah berupa korupsi Rp782 juta. Gedung PAUD NI Jereweh tidak bisa dimanfaatkan sampai sekarang.

Juru Bicara Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram Fathurrauzi menjelaskan majelis hakim menjatuhkan hukuman sesuai dakwaan subsidair. “Vonisnya untuk Kaharudin dan Mukhlisin 5,5 tahun,” ujarnya Rabu, 21 Agustus 2019 kemarin.

Majelis hakim yang diketuai Isnurul Syamsul Arif menghukum dengan dasar pasal 2 UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Baca juga:  Vonis Ringan di Kasus Korupsi Dana Masjid Terdampak Gempa Jadi Sorotan

Selain itu, imbuh hakim yang akrab disapa Ojik ini, para terdakwa juga dibebani pembayaran denda masing-masing Rp200 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka harus diganti kurungan selama dua bulan.

Para terdakwa itu juga dwajibkan membayar ganti kerugian negara. Untuk Kaharudin dibebani Rp400 juta dengan ketentuan

apabila tidak dibayar maka diganti dengan penjara satu tahun. Sementara Mukhlisin dibebani untuk membayar Rp382,02 juta subsider satu tahun.

Mereka terbukti korupsi untuk mendapat keuntungan pribadi. Dari total anggaran pembangunan gedung Rp800 juta, kerugian negara yang timbul mencapai Rp782,02 juta. “Kerugiannya total. Gedung tidak bisa dimanfaatkan,” kata Ojik.

Anggaran dari Dirjen PAUD Kemendikbud RI tahun 2012 itu hanya dipakai untuk membeli alat permainan edukatif sebesar Rp17,98 juta. Para terdakwa itu terbukti bekerjasama untuk korupsi pada proyek Dinas Dikbudpora KSB tahun 2012. Proyek pembangunan gedung PAUDNI terpadu Jereweh dianggarkan sebesar Rp800 juta.

Baca juga:  Usut Anggaran Sewa, Polda NTB Geledah Rumdis Bupati - Wakil Bupati KLU

Namun gedung tak kunjung selesai dikerjakan. Meskipun anggaran sudah dicairkan dua tahap yakni Rp560 juta dan Rp240 juta. Gedung akhirnya mangkrak dan tidak bisa dimanfaatkan. Hal itu akibat dari volume dan spesifikasi fisik yang tidak sesuai dengan perencanaan.

Fisik bangunan ditemukan beda kuantitas dan volume pekerjaan, mutu beton di bawah standar dan retakan tembok menganga sampai 5 cm. Ahli konstruksi Unram menyatakan gedung tidak bisa dipakai untuk kegiatan belajar mengajar. (why)