KPK Analisa Peluang Usut Kasus Bansos Pemprov NTB

Dzakiyul Fikri (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkaji kemungkinan menyelidiki indikasi masalah pada penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) Pemprov NTB tahun 2018.  Masyarakat yang merasa dirugikan disarankan melapor disertai bukti pendukung indikasi penyimpangan bantuan dengan nilai total Rp15 miliar itu.

‘’Tentu dianalisa lewat Dumas (pengaduan masyarakat) dulu. Apa ada ranah tipikor atau tidak. Tidak bisa langsung ke lidik,’’ kata Korwil V KPK Dzakiyul Fikri menjawab Suara NTB, Rabu, 21 Agustus 2019.

Jika akan ditangani langsung atau diawali laporan masyarakat, harus melalui proses pengkajian kemungkinan unsur pidana.

Dia memberi contoh,  banyak kasus tindak pidana korupsi dengan modus Bansos fiktif. Selain menggunakan kuitansi pencairan fiktif, juga dijalankan dengan proposal fiktif.

‘’Hanya berupa bukti kuitansi. Rata-rata, yang mengajukan proposal orangnya itu-itu saja,’’ ujar Korwil yang membawahi NTB, Jawa Timur dan Yogyakarta ini memberi gambaran soal modus. ‘’Jika Bansos tidak dibayarkan, sementara kuitansi pencairan sudah ditandatangani (penerima), ini berpotensi tindak pidana korupsi,’’ ujarnya.

Jika masyarakat ingin melapor, saran dia, agar disampaikan langsung ke Direktorat Dimas KPK di Jakarta.  Bisa diawali dengan akses internet.  ‘’Jangan lupa disertai bukti valid,’’ katanya mengingatkan.

Tak Terbayar

Seperti diberitakan sebelumnya, sekitar Rp15 miliar total  belanja hibah Bansos pada tahun anggaran 2018, tidak dapat direalisasikan oleh Pemprov NTB. Hal itu terjadi lantaran kondisi keuangan daerah ketika itu dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk bisa dibayarkan. Padahal kelompok penerima hibah Bansos sudah sampai menandatangani kuitansi pencairannya.

Taufik Hidayat salah satu ketua kelompok penerima hibah Bansos tahun anggaran 2018 yang tidak cair, kepada Suara NTB mengaku hingga saat ini ia tidak mendapatkan kepastian terkait hibah Bansos itu. Padahal dia mengaku sudah menyelesaikan semua dokumen pencairannya, termasuk sampai penandatangan kuitansi penerimaan.

‘’Saya sudah menandatangani semua dokumen keperluan untuk pencairan. Tapi tidak dibayar sampai sekarang oleh Pemprov NTB,’’ katanya, Senin (19/8).

Dalam SK penerimaan hibah Bansos tahun anggaran 2018 yang diterbitkan oleh Pemprov NTB,  ada 27 kelompok penerima yang terdaftar di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Dari 27 kelompok tersebut, 15 kelompok sudah dicairkan dan 12 kelompok belum cair, termasuk hibah Bansos milik Taufik Hidayat.

Tidak cairnya Bansos pernah dia pertanyakan kepada instansi yang bersangakutan. Namun ia tak mendapatan jawaban yang pasti. Pihaknya pun kemudian mengadukan hal tersebut ke DPRD NTB. Lagi-lagi, ia tak mendapatan kejelasan akan hibah itu. Ia mendapatkan jawaban bahwa hibah Bansos akan dibayarkan pada tahun anggaran 2019 ini.

‘’Karena itu Insya Allah saya akan laporkan ini ke Aparat Penegak Hukum (APH). Kami juga menduga

penerima hibah Bansos yang sudah dicairkan itu, diduga banyak lembaga yang tidak memiliki akte notaris atau lembaga yang tidak berbadan hukum,’’ duganya.

Diketahui belanja hibah Bansos yang tidak dibayarkan sebagian besar berasal dari pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD NTB. Wakil Ketua Komisi III DPRD NTB yang membidangi urusan keungan, H. Humaidi menyebutkan, total hibah Bansos dari pokir DPRD yang tidak dibayarkan pada tahun anggaran 2018 lalu sebesar Rp8,5  miliar.

‘’Ya hangus sudah jadinya, ndak ada apa-apa. Total Bansos dari Pokir Dewan itu Rp8,5 miliar. Pokir dari saya sendiri sebesar Rp300 juta yang tidak cair. Saya diprotes sama masyarakat, tapi mau bilang apa? Ya kita jelaskan kondisinya,’’ tutur Humaidi, Senin (19/8) di ruang kerjanya.

Sebagai Pimpinan Komisi III yang membidangi urusan keuangan, ia dapat memahami mengapa Pemprov NTB tidak bisa membayarkan belanja hibah Bansos tersebut. Kondisi defisit keuangan daerah memaksa Pemprov tak bisa membayar belanja hibah Bansos tersebut kepada masyarakat.

‘’Tapi kita tidak bisa sepenuhnya salahkan pemerintah. Karena kalau kondisi APBD kita jeblok (defisit) maka yang paling berani dan gampang kita hapus (dirasionalisasi) adalah belanja hibah Bansos. Karena kalau belanja program proyek yang dikontrak, ndak akan berani pemerintah,’’ katanya. Bisa dituntut, karena sedang berjalan dikerjakan. Makanya jalannya Bansos itulah jadi lahan paling tepat untuk dipangkas.

Sebelumnya, anggota DPRD NTB sempat geram tidak dicairkannya pokir Bansos tersebut. Dewan pun mendesak Pemprov NTB untuk menerbitkan surat hutang atas tidak terealisasinya hibah Bansos tahun anggaran 2018 lalu. Hal itu diperlukan agar pemerintah tidak dianggap melakukan pembohongan publik oleh masyarakat penerima hibah Bansos.

‘’Ini bisa dianggap penipuan. Artinya kuitansi sudah terima uang, tapi kenyataannya tidak ada. Nah harusnya pemerintah tegas, sampaikan kepada masyarakat secara tertulis, supaya ini transparan. Kalau tidak dampaknya ini kita yang ditagih,’’ katanya.

Misalnya hibah untuk masjid dan ponpes, para pengurus dicurigai telah menilep uang. ‘’Nah ini harus diantisipasi. Karena itu sangat penting untuk dijawab keresahan masyarakat ini oleh pemerintah,’’ kata anggota Komisi IV, Ruslan Turmudzi beberapa waktu lalu. Ruslan mengaku, dana hibah Bansos yang masuk lewat Pokir dia sendiri sebesar Rp400 juta lebih yang tidak dicairkan.

Anggota Komisi V, Ahmad Yadiansyah juga mengeluhkan hal yang sama. Ia mengaku memiliki tujuh hibah Bansos yang berasal dari pokirnya. Dari tujuh tersebut, tiga sudah ditandatangani penerima, namun belum dicairkan sampai saat ini. Nilainya beragam, ada senilai Rp25 juta, kemudian Rp20 juta  dan Rp32 juta. Semuanya adalah hibah untuk pembangunan tempat ibadah. (ars/ndi)