Di Pengadilan, Jaksa KPK Beberkan Kronologi Suap ke Imigrasi Mataram

Terdakwa Liliana Hidayat (tengah), Direktur PT WBI ini didakwa menyuap mantan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Kurniadie sebesar Rp1,2 miliar. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram menggelar sidang perdana terdakwa Liliana Hidayat dalam perkara di Kantor Imigrasi Mataram tahun 2019.

Direktur PT Wisata Bahagia Indonesia didakwa memberi suap kepada mantan Kepala Kantor Imigrasi Mataram, Kurniadie dengan uang tunai sebesar Rp1,2 miliar. Suap itu terkait penghentian penyidikan kasus izin tinggal dua WNA pekerja Wyndham Sundancer Resort Lombok.

Jaksa penuntut umum KPK Taufiq Ibnugroho dan Wayan Riana membacakan dakwaan itu dalam sidang Rabu, 21 Agustus 2019. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Isnurul Syamsul Arif dengan hakim anggota Fathurrauzi dan Abadi.

“Terdakwa Liliana Hidayat memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu uang sejumlah Rp1,2 miliar kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu Kurniadie selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram,” kata Riana mengawali dakwaannya.

Liliana memberi uang dengan maksud supaya Kurniadie tidak melanjutkan proses pidana penyalahgunaan izin tinggal, WNA Singapura Manikam Katherasan dan WNA Australia Geoffrey William Bower. Dua WNA itu hanya dideportasi kembali ke negaranya.

Liliana adalah Direktur PT Wisata Bahagia Indonesia (WBI) yang mengelola Wyndham Sundancer Resort di Sekotong, Lombok Barat. Liliana bersama Lie Lindawati memegang saham masing-masing 50 persen dalam memiliki Hotel Sundancer yang dikelola PT Wyndham Hotel Management.

PT WBI mendatangkan Geoffrey dan Manikam sejak Agustus 2018 untuk meningkatkan pendapatan hotel. Sampai kemudian pada 1 Mei 2019 lalu, Liliana, Geoffrey dan Manikam ditemani Manajer Wyndham Sundancer Resort Lombok, Joko Haryono bertemu dengan Kurniadie yang turut serta membawa tiga penyidik PNS.

Dalam pertemuan itu Kurniadie menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Geoffrey dan Manikam menggunakan visa bebas kunjungan. Atas hal tersebut paspor ditahan dan meminta perwakilan PT WBI datang ke Kantor Imigrasi Mataram.

Baca juga:  Suap Imigrasi Mataram, Liliana Ambil Jalan Pintas Sendiri

Kronologi Kesepakatan Suap

‘’Terdakwa Liliana menuliskan angka 350,’’ sebut jaksa KPK. Yusri pikir-pikir dan meminta Liliana menunggu. Sebab angka itu masih perlu dinegosiasikan lagi dengan Kurniadie.  Angka 350 itu ditolak karena sebelumnya, pernah menawar sebanyak 500 tetapi tetap ditolak.

Kemudian pada 22 Mei 2019, Kurniadie memerintahkan Yusri menggelar perkara kasus Geoffrey dan Manikam dengan melibatkan 12 penyidik dan pengawas dari Kanwil Kemenkumham NTB.

Diputuskan, kasus naik ke penyidikan dengan terbitnya surat perintah penyidikan (Sprindik) dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) untuk diserahkan ke jaksa. Atas hal itu, terdakwa

datang ke Kantor Imigrasi Mataram sehari kemudian.

Liliana menyampaikan agar perkaranya tidak dilanjutkan ke persidangan dan meminta sanksinya cukup dideportasi saja. Terdakwa menjanjikan pemberian uang kepada Kurniadie.

“Kurniadie menyetujuinya dengan menyebut 500 X 3. Yusriansyah kemudian menyampaikan kepada terdakwa yang artinya Rp500 juta dikali tiga sehingga berjumlah Rp1,5 miliar,’’ sebut Taufiq.

Menanggapi permintaan Kurniadie, Liliana minta keringanan dengan menulis 500 X 2. “Setelah berdiskusi akhirnya disepakati bahwa terdakwa akan memberi uang sebesar Rp1,2 miliar,” imbuhnya.

Suap Lewat Tong Sampah

24 Mei 2019, Liliana mulai menyiapkan uang dengan mengambil dari brankas PT WBI sebesar Rp473 juta. Bersama Geoffrey, Liliana juga mengeluarkan uang tunai dari bank swasta di Mataram sebesar Rp725 juta. Uang tersebut dimasukkan dalam dua kantong kresek hitam.

Yusri memberi Liliana instruksi untuk meletakkan kresek hitam berisi uang tersebut di dalam tong sampah di depan ruangan kerja Inteldakim. Yusri mengambil kresek pertama yang berisi Rp473 juta.

Baca juga:  Sidang Kurniadie, Ide Suap dari Dua Bule Wyndham Sundancer

“Yusri mengambil uang sejumlah Rp300 juta diserahkan kepada saksi Ayyub untuk dibagikan kepada pegawai Inteldakim. Termasuk di dalamnya Rp80 juta untuk bagian Yusri,” kata Taufiq.

‘’Sedangkan sebesar Rp173 juta dibawa Yusri untuk diserahkan kepada Kurniadie sebesar Rp75 juta dan sisanya dibagi kepada pihak Kanwil Kemenkumham NTB dan pihak lainnya,’’ imbuh dia.

Penyerahan itu belum lunas. Masih ada sisa yang belum dibayar. Liliana mengatakan kekurangan itu akan diberikan ketika janji deportasi ditepati pihak imigrasi. Uang akhirnya disetor pada 25 Mei 2019 di Bandara Internasional Lombok, Tanak Awu, Praya, Lombok Tengah.

Pemberian itu saat Geoffrey dan Manikam berangkat menuju Denpasar, Bali. Dari sana, dua WNA itu dipulangkan. Masing-masing, Geoffrey ke Brisbane, Australia dan Manikam ke Singapura.

Jaksa KPK mendakwa Liliana dengan pasal 5 ayat 1 dan pasal 13 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penasihat hukum Liliana, Maruli Rajagukguk tidak mengambil opsi eksepsi atas dakwaan jaksa KPK tersebut. Menurutnya, dakwaan sudah disusun secara tepat dan cermat.

“Kami mohon agar langsung ke pembuktian saja. Klien saya ini sedang sakit jadi kami menimbang agar ini bisa segera selesai langsung ke pemeriksaan saksi,” ujarnya usai persidangan.

Sidang akan kembali digelar pada Rabu pekan depan. Jaksa akan menghadirkan enam saksi dari total 25 saksi yang akan diajukan ke persidangan. (why)