Proyek Air Mancur IC, Penyidik Dalami Temuan Kerugian Negara Rp2,6 Miliar

Air Mancur IC (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Dugaan penyimpangan proyek pembangunan air mancur Islamic Center (IC) tahun 2017 masuk meja penyidik Polda NTB. Penyidik Tipikor mendalami indikasi temuan kerugian negara senilai Rp2,6 miliar yang dihitung BPK. Jika ditemukan indikasi perbuatan korupsi, penyidik akan melanjutkan ke tahap penyidikan.

Hal itu ditegaskan Kasubdit III Tipikor AKBP Syarif Hidayat saat dikonfirmasi kemarin. ‘’Yang air mancur itu temuan (indikasi kerugian negara) Rp2,6 miliar apa sudah ditindaklanjuti atau belum sama Inspektorat. Kita masih tunggu itu. Penyelidikan jalan. Kalau yang basement saya tidak tahu, kita (selidiki) yang air mancur,’’ tegasnya.

Syarif mengatakan, pihaknya masih dalam tahap penyelidikan dalam mengusut kasus tersebut. Mengenai unsur kerugian negara yang timbul diduga akibat penyimpangan, pihaknya masih perlu pendalaman dari auditor Aparat Intern Pengawas Pemerintah (APIP).

Baca juga:  TP4D Cek Fisik Proyek Jalan Nasional Jalur Wisata Sembalun

Hal itu berkaitan dengan upaya pemulihan kerugian negara yang didahulukan apabila penanganan masih di tahap penyelidikan. ‘’Ya kita tunggu bagaimana di Inspektorat. Kalau belum ada dikembalikan kita lanjutkan terus,’’ ujarnya.

Proyek pembangunan air mancur IC dikerjakan CV DW dengan nilai kontrak Rp9,29 miliar. Pengerjaan proyek itu diawasi konsultan CV AT dengan anggaran Rp450 juta.

Sebelumnya, Inspektur Inspektorat Provinsi NTB, Ibnu Salim, SH.M.Si menjelaskan bahwa proyek lanjutan air mancur dan basement pada IC itu sudah ditangani tahun 2017. Temuan BPK ditindaklanjuti dengan denda keterlambatan pekerjaan.

Pengerjaan air mancur dan basement jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan sudah ditindaklanjuti dengan menjatuhkan denda kepada rekanan. Sebelum denda diterapkan, kontrak pekerjaan tidak dilanjutkan karena batas waktu sampai 25 Desember 2017. Pembayaran proyek disesuaikan volume pekerjaan yang hanya selesai 90 persen.

Baca juga:  Kejari Mataram Tetap Tahan Kades Lingsar

Kepada Suara NTB Rabu, 21 Agustus 2019 malam, Ibnu memastikan temuan kerugian negara itu sudah diselesaikan.

‘’Sudah diselesaikan saat pemeriksaan BPK tahun 2018,’’ ujarnya.  Menurutnya, setelah temuan kerugian Rp2,6 miliar disampaikan melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) , langsung dilakukan proses tindak lanjut. Sebab BPK sesuai rekomendasi meminta agar kerugian negara dan denda segera dikembalikan.

‘’BPK tetapkan kerugian sejumlah itu dan diminta setor. Sudah lunas. Jadi selesai sebenarnya, karena uang negara sudah kembali,’’ pungkasnya. (why/ars)