Indikasi Kerugian Negara Ganda dari Kasus LCC

Arif (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Kerugian negara bertubi-tubi untuk Pemda Lobar dari dugaan penyimpangan pembangunan mal Lombok City Center Narmada tahun 2012-2013. Satu dari ganti rugi lahan Dinas Pertanian Lombok Barat. Ditambah lagi dari penyertaan modal.

Kepala Kejati NTB Arif menjelaskan penyidik Pidsus mendalami penyimpangan dari dua obyek anggaran. “Ada dua jadinya berkas, yang Rp1,7 miliar sama yang Rp2,7 miliar,” ucapnya dikonfirmasi kemarin. Rp1,7 miliar itu merupakan dana penyertaan modal perusahaan daerah Lobar PT Tripat. Modal itu dipakai dalam kerjasama operasional LCC bersama PT Bliss Pembangunan Sejahtera (BPS) tahun 2012 silam.

Baca juga:  Kasus LCC, Kejati Tetapkan Tersangka Setelah Kantongi Kerugian Negara

Auditor Inspektorat Lombok Barat menemukan indikasi kerugian negara Rp502,2 juta. Diduga, sejumlah uang itu tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya meski tercantum sebagai pernyataan modal. Kemudian, proses ganti rugi lahan Dinas Pertanian yang terkena pembangunan LCC di Gerimak, Narmada, Lombok Barat itu juga disinyalir bermasalah. PT Bliss membayar ganti rugi lahan sebesar Rp2,7 miliar untuk pembangunan gedung Dinas Pertanian.

Namun, indikasinya berdasarkan temuan inspektorat, ongkos membangun gedung itu hanya Rp2,04 miliar. Sementara Rp665,2 juta diduga tidak bisa dipertanggungjawabkan. “Kerugian negaranya sudah jelas. Sudah ada dari Inspektorat. kalau yang dari RP2,7 (miliar) masih menunggu lagi dari BPKP,” kata Arif.

Baca juga:  Kasus LCC, Kejati Tetapkan Tersangka Setelah Kantongi Kerugian Negara

Pengelolaan LCC merupakan kerjasama antara perusahaan daerah PT Tripat dengan PT Bliss Pembangunan Sejahtera. Nilai investasinya mencapai Rp1 triliun. Mal LCC dibangun di atas lahan 6 hektare milik Pemda Lobar dari total 8,4 hektare.

PT Tripat dengan PT Bliss sebagai mitra diduga membuat klausul kerjasama operasional tanpa batas akhir waktu, penunjukkan pengelola tanpa melalui tender, dan sampai pelepasan aset. (why)