Kasus Sandang Pangan, Mantan Kabag Kesra Lotim Dituntut 1,5 Tahun Penjara

Terdakwa Syahmat mendengarkan tuntutan jaksa penuntut umum dalam sidang perkara korupsi pengadaan paket sandang pangan Lotim tahun 2014, Senin, 19 Agustus 2019 kemarin di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Mantan Kabag Kesra Setda Lombok Timur, Syahmat menjalani sidang tuntutan dalam perkara korupsi pengadaan paket sandang pangan PNS Lotim tahun 2014. Syahmat dituntut terbukti bersalah menyalahgunakan kewenangannya sehingga menimbulkan kerugian negara.

Jaksa penuntut umum Budi Tridadi Wibawa membacakan tuntutannya dalam sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Anak Agung Ngurah Rajendra, Senin, 19 Agustus 2019 kemarin. “Menuntut agar terdakwa Syahmat dijatuhi pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan,” tegasnya.

Selain itu, jaksa juga menuntut Syahmat untuk membayar denda sebesar Rp50 juta. Dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan dua bulan. Budi menyebut Syahmat mendapat keringanan sebab sudah mengembalikan kerugian negara. “Sudah terpulihkan kerugian negaranya. Sudah dibayar 100 persen,” ujarnya ditemui usai persidangan.

Baca juga:  Lagi, Jaksa Periksa Dua Tersangka Kasus Modal Kerja Perumahan Dompu

Menurut jaksa, Syahmat terbukti bersalah melanggar pasal 3 juncto pasal 18 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Syahmat, kata Budi, mendistribusikan paket sandang pangan tidak sesuai ketentuan. Parsel lebaran sebanyak 13.500 paket diadakan CV Restu Laksa Utama dengan anggaran Rp2,5 miliar.

Paket itu berisi makanan ringan, sirup, gula, minyak goreng, sarung, dan kartu ucapan. Rinciannya 12.358 paket untuk CPNS dan PNS daerah Lotim. Kemudian 781 paket untuk PNS dan non PNS instansi pusat. Sebanyak 361 paket dibagikan untuk swasta yakni 45 paket untuk Selaparang TV, empat paket untuk klinik kesehatan, Bazda sebanyak 12 paket, dan yayasan Nurul Falah 298 paket.

Baca juga:  Kasus “Marching Band” Buntu, KPK Sarankan Penyidik Ikuti Petunjuk JPU

Paket itu diadakan sebagai pengganti TKD ke-13 tahun 2014 yang tidak dibayarkan kepada PNS dan non PNS daerah Lotim. Distribusi tidak tepat sasaran tersebut, berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan NTB merugikan negara sebesar Rp192,7 juta. (why)