Kasus CSR PDAM Giri Menang Jaksa Tahan Kades Lingsar

Kades Lingsar Sahyan dinaikkan ke mobil tahanan Kejari Mataram, Senin (12/8) sore. Tersangka korupsi dana CSR PDAM Giri Menang ini diduga menyalahgunakan dana 165 juta. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Jaksa Pidsus Kejari Mataram menjebloskan Kades Lingsar, Lombok Barat Sahyan ke sel tahanan, Senin, 12 Agustus 2019 sore kemarin. Penahanan itu atas dasar Sahyan yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana CSR PDAM Giri Menang tahun 2019. Sahyan bakal mendekam di sel untuk 20 hari ke depan.

Sahyan yang baru efektif menjabat selama enam bulan ini lebih dulu diperiksa sebagai tersangka. setelah menjalani pemeriksaan, Sahyan diboyong menuju Lapas Mataram untuk menjalani penahanan. “Tersangka kasus korupsi harus ditahan karena korupsi adalah kejahatan luar biasa,” tegas Kepala Kejari Mataram Dr Ketut Sumedana mengonfirmasi penahanan tersangka Sahyan tersebut.

Dia menjelaskan penahanan ini untuk menguatkan efek jera terhadap pelaku korupsi. Tersangka Sahyan ditahan atas sangkaan pelanggaran pasal 2 dan atau pasal 3 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sahyan akan mendekam untuk masa penahanan selama 20 hari. selanjutnya dapat diperpanjang 40 hari lagi apabila masih ada keperluan di tahap penyidikan. Jaksa memiliki waktu 60 hari untuk menyelesaikan penyidikan kasus sampai dilimpahkan ke pengadilan.

“Penahanan ini untuk kecepatan dan ketepatan dalam penanganan kasus. Saya pikir ini tidak akan ada penangguhan penahanan karena ini tindak pidana korupsi,” terangnya. Dalam kasus itu, jaksa penyidik Pidsus menghitung kerugian negara dalam kasus itu sebagai kerugian total. Dana sebesar Rp165 juta dianggap sebagai kerugian negara. Dana yang masuk dari PDAM Giri Menang tidak pernah melalui pembahasan di tingkat BPD.

Penggunaannya diduga tidak sesuai dengan perjanjian. Berdasar tujuan pemberiannya, dana CSR dihajatkan untuk kegiatan reboisasi, kegiatan sosial, serta stimulus modal usaha.

Dana CSR yang seharusnya untuk desa dikirimkan melalui rekening pribadi. Selain dipakai sendiri, dana itu diduga dipakai Kades untuk dibagikan sebagai tunjangan hari raya (THR) saat Idul Fitri 1440 H 2019 lalu. (why)