Penanganan Kasus Pertokoan Cilinaya Jalan di Tempat

Joko Tamtomo (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Berkas penanganan kasus dugaan penjualan aset Kota Mataram di pertokoan Cilinaya, Cakranegara tersimpan di tumpukan arsip. Kasus itu belum disentuh lagi sejak intensif diselidiki tahun 2017 lalu. Penanganan kasus belum dihentikan.

Kasatreskrim Polres Mataram AKP Joko Tamtomo menjelaskan kasus tersebut masih dalam penyelidikan. “Setelah saya buka lagi berkasnya, saya lihat sekilas itu belum ditemukan adanya penjualan,” ucapnya, Senin, 12 Agustus 2019.

Dia menyebutkan dalam berkas itu terdapat bukti surat, keterangan saksi yang sudah diambil sebelumnya. Kasus itu menurutnya masih akan didalami lebih lanjut lagi. “Ini kan penyelidikannya sebelum saya masuk. Setahu saya ini belum dihentikan. Nanti saya coba gelar perkara lagi. Kita pastikan posisi kasusnya di mana,” kata Joko.

Baca juga:  Kasus Kerugian Randis Hilang Bisa Dibawa ke Ranah Hukum

Sebelumnya pada tahun 2017 lalu, Unit Tipikor Satreskrim Polres Mataram sudah sampai pada pemeriksaan fisik. Hal itu setelah penyidik mengantongi dokumen antara lain, dokumen perjanjian kerjasama antara PT PCF dengan Pemkot Mataram, salinan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) serta sertifikat yang diduga dipecah menjadi sebanyak 57 bagian.

Pemkot Mataram kala itu mengklaim bahwa perjanjian dengan PT. PCF mengenai kerjasama pengelolaan lahan seluas 39.900 m2 pada tahun 1996. Perjanjian disempurnakan lagi pada 11 Juni 2002 dengan perjanjian penggunaan lahan selama 30 tahun.

Baca juga:  Kasus Kerugian Randis Hilang Bisa Dibawa ke Ranah Hukum

Belakangan muncul dugaan peralihan HGB dari PT PCF kepada pihak lain tanpa seizin atau rekomendasi dari Pemkot Mataram. PT PCF mengklaim hanya merupakan kesalahan administrasi. Akta notaris seharusnya tertuang jual beli sewa bangunan.

Disebutkan dalam adendum perjanjian kerjasama dengan Pemkot Mataram, PT PCF dapat mengalihkan hak secara berjangka sesuai pasal 5 kepada orang atau badan hukum lainnya dengan memakai perjanjian tersendiri setelah mendapat persetujuan dari pihak kedua. (why)