Kontraktor Proyek Kapal SMK di Dikbud NTB Didenda

Dedi Irawan (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Rekanan pengadaan kapal Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB dijatuhi denda. Nilai yang harus dibayar mencapai miliaran rupiah, akibat keterlambatan pekerjaan pada akhir 2018 lalu.

Denda itu dijatuhkan kepada kontraktor PT. SFM akibat kapal tidak beroperasi hingga batas waktu kontrak. Sebab dalam kontrak, kapal seharusnya sudah beres perizinan tanggal 31 Desember 2018 lalu. Sehingga pada 2019 awal sudah dapat dioperasikan. Namun hingga jangka waktu itu, izin belum keluar sehingga dianggap pekerjaan belum tuntas.

Perizinan itu tertuang dalam kontrak untuk pengerjaan kapal latih SMK sebanyak 11 unit senilai Rp24 miliar tahun 2018 lalu. Selain klausul terkait fisik kapal, juga berkaitan dengan dokumen izin layar dari Kementerian Perhubungan. Sehingga Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) merekomendasikan rekanan membayar denda keterlambatan per hari.

Baca juga:  Kinerja TP4D Perlu Dievaluasi

‘’Kita rekomendasikan denda kepada rekanan miliaran rupiah. Angka persisnya belum bisa kita sampaikan, karena masih dalam proses perhitungan dengan uang jaminan di bank garansi,’’ kata Kasi TP4D Kejati NTB Erwin Indraparaja, SH.,MH melalui juru bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH.,MH Senin, 12 Agustus 2019.

Pada prinsipnya PT.SFM diakui sudah komitmen untuk menyetorkan denda itu ke kas daerah, sebagaimana hasil perhitungan PPK. Namun masih dilakukan perhitungan detail nilai bank garansi kontraktor tersebut. Karena menurut rencana, uang jaminan itu akan dipakai untuk membayar denda keterlambatan. Jika kurang, maka kontraktor berkewajiban menambah. Namun jika sebaliknya, maka PPK akan meminta pembayaran sesuai temuan. ‘’Ini yang masih terus diperhitungkan dengan PPK. Agar pembayarannya segera dimasukkan ke kas daerah,’’ jelasnya.

Pada kesempatan itu, Dedi juga menginformasikan tim TP4D juga akan turun ke lapangan untuk mengecek tahap awal pengerjaan jalan nasional Bayan Lombok Utara hingga Sembalun Lombok Timur. Nilai proyek  Rp224 miliar  tahun 2019 dikerjakan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BJN) bekerjasama dengan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) bekerjasama melakukan penataan jalur wisata di sana.

Baca juga:  Kejari Sumbawa Hentikan Kasus Dana Reses

‘’Tim akan turun lapangan mengecek progres awal pelaksanaan di lapangan,’’ jelasnya. Namun tak memastikan soal waktu.  Sesuai informasi lelang di LPSE PU, pagu anggaran proyek kakap ini mencapai Rp 224.849.792.000, bersumber dari APBN tahun 2018.

Pembangunan ruas jalan nasional ini menjadi keharusan karena menurut pihak Balai Pelaksana Jalan IX Mataram,  kualitas jalan saat ini kondisinya rusak di beberapa lokasi. Proyek ini untuk memastikan akses yang layak untuk kegiatan wisata khususnya ke Gunung Rinjani. (ars)