Kejaksaan Usut Ganti Rugi Rp 2,7 Miliar Lahan LCC

Dedi Irawan (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Penyidikan dugaan kasus korupsi lahan Lombok City Center (LCC) Lombok Barat (Lobar) dikerucutkan pada ganti rugi lahan dan bangunan senilai Rp 2,7 Miliar. Ganti rugi sebesar itu diberikan PT Bliss selaku pengelola LCC kepada PT. Tripat atasnama Pemda Lombok Barat atas penggunaan eks gedung dan lahan milik Dinas Pertanian (Distan).

 

Nilai Rp 2,7 miliar itu adalah sebagian dari nilai pembayaran atas kesepakatan operasional antara PT. Bliss Pembangunan Sejahtera dengan PT. Tripat. Saat itu PT. Bliss juga membayar dengan nilai total perjanjian sewa mencapai Rp 94 miliar yang menjadi penyelidikan awal Kejati NTB.

 

Dijelaskan juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH, setelah dilakukan ekspose perkara Rabu, 7 Agustus 2019 kemarin, penyidik belum menemukan indikasi yang mengerucut pada perbuatan melawan hukum. Sebab dari perjanjian pembayaran agunan Rp 94 miliar, pembayarannya berjalan sesuai kesepakatan.

 

“Jadi ketika dilakukan audit oleh BPKP untuk sewa lahan itu masih ambigu. Jadi digeser auditnya ke soal pembayaran sebagian lahan  LCC untuk ganti rugi gedung dan lahan Dinas Pertanian,” kata Dedi Irawan.

 

Sesuai ekspose bersama BPKP, saat ini audit dan penyidikan fokus pada pembayaran Rp 2,7 miliar tersebut. Pada nomenklatur perjanjian kerja sama antara PT Tripat  degan PT Bliss memunculkan hak dan kewajiban. Dimana, hak yang diberikan PT Tripat adalah penggantian gedung Dinas Pertanian (Distan) di kawasan lahan 8,4 hektar yang kini dibangun LCC.

 

Pemberian penggantian pembangunan gedung Dinas Pertanian tersebut dibayar PT Bliss senilai Rp 2,7 miliar. Anggaran tersebut dibayarkan ke PT Tripat. ”Baru sampai disitu yang diaudit BPKP,” ujarnya.

 

Dedi mengatakan, penggantian gedung dinas pertanian sejumlah Rp 2,7 miliar itu bagian dari penyertaan modal PT Bliss pada pengembangan LCC.   Persoalannya, dana Rp 2,7 miliar itu sudah terlanjur diaudit Inspektorat Lobar. Sehingga pihaknya bersama BPKP sedang menunggu hasil audit tersebut, sembari terus melakukan audit untuk keseluruhan anggaran Rp 94 miliar.  “Jadi diberi kesempatan dulu Inspektorat untuk audit. Hasilnya itu akan jadi bahan penyidikan. Jadi seperti itu bunyi kesepakatan antara Inspektorat selaku APIP dengan kami sebagai APH,” paparnya.

 

 

Sejauh ini penyidik belum menetapkan tersangka kasus ini. Alasannya, kerugian negara belum dikantongi.  Memang, penyidik sudah mengekspose perkara Rabu, 7 Agustus 2019 siang kemarin. Kesimpulannya, belum menetapkan tersangka. ”Masih menunggu perhitungan kerugian negara dari BPKP,” kata Dedi Irawan.

 

 

Dia menjelaskan, penyidik sudah memeriksa beberapa saksi pada perkara itu. Ditanya soal pemeriksaan  mantan Bupati Lobar Zaini Arony yang terlibat perjanjian saat itu, Dedi belum bisa memastikan.

Diketahui, munculnya kasus LCC terendus karena adanya persoalan antara kerjasama perusda Lobar PT Tripat dengan PT Bliss. Dari pengelolaan bisnis kerjasama itu, deviden diduga tak disetorkan.

 

Berdasarkan perjanjian, seharusnya Pemkab Lobar menerima deviden sebesar 3 persen atau setara dengan Rp 418 juta pertahun dari penyertaan modalnya. Tak hanya itu, lahan di LCC ini diduga diagunkan dengan nilai Rp 96 miliar.

 

Modal yang diberikan PT Tripat berupa aset daerah berbentuk tanah seluas 8,4 hektar setara senilai Rp 22,33 miliar lebih dan uang sebesar Rp 1,7 miliar lebih. Perusahaan PT Tripat bekerjasama dengan PT Bliss Pembangunan Sejahtera dalam pengelolaan pusat perbelanjaan LCC di Narmada.  (ars)