Kasus Marching Band 2017, Penyidik Perbaiki Berkas Dua Tersangka

Syamsuddin Baharudin (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB melengkapi berkas tersangka kasus proyek pengadaan marching band Dinas Dikbud Provinsi NTB 2017. Penyidik memenuhi petunjuk jaksa soal harga pembanding item barang. Diharapkan berkas segera dinyatakan lengkap.

 

Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsuddin Baharudin menjelaskan bahwa petunjuk P-19 jaksa sudah dipenuhi. “Berkasnya sudah kita limpahkan lagi ke jaksa,” ujarnya ditemui Rabu, 7 Agustus 2019.

 

Perbaikan berkas itu terkait penjelasan dari harga perkiraan sendiri (HPS) yang diduga kemahalan. HPS itu diduga disusun pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan prakarsa dari rekanan. Rekanan tersebut akhirnya memenangkan tender. “Itu petunjuk yang dikasih jaksa itu kita minta KPK untuk memberi masukan, menengahi dengan jaksa. Berkasnya agar bisa segera lengkap,” paparnya.

Baca juga:  Kasus Dermaga Waduruka, Perbaikan Tak Pengaruhi Penyelidikan

 

Kasus itu sudah menyeret dua tersangka. antara lain mantan Kasi Kelembagaan dan Sarpras Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud Provinsi NTB Muhammad Irwin. Dia merupakan selaku PPK proyek tersebut. Selanjutnya, tersangka Lalu Buntaran, Direktur CV Embun Emas. Proyek pengadaan alat kesenian marching band dibagi dalam dua paket. Paket pertama dibuat sebagai belanja modal dengan nilai HPS Rp1,68 miliar dari pagu anggaran Rp1,70 miliar.

Baca juga:  Kasus Dermaga Gili Air 2017, Selangkah Lagi Tetapkan Tersangka

 

CV Embun Emas memenangi tender dengan penawaran Rp1,57 miliar. Alat kesenian marching band pada paket pertama ini dibagi ke lima SMA/SMK negeri. Paket kedua disusun sebagai belanja hibah untuk pengadaan bagi empat sekolah swasta. HPS-nya senilai Rp1,062 miliar. CV Embun Emas kembali menjadi pemenang tendernya dengan harga penawaran Rp982,43 juta.

 

Penyidik menemukan indikasi PPK dan rekanan bersekongkol sejak dalam tahap perencanaan dengan rekanan yang memberikan katalog spesifikasi barang. HPS pun diduga disusun bersama-sama. Dalam kasus itu kerugian negara berdasarkan hasil hitungan BPKP Perwakilan NTB yakni sebesar Rp702 juta. (why)