Kejari Mataram Siap Selidiki Perjalanan Dinas DPRD Lobar 2014-2019

Ketut Sumedana (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kejari Mataram siap menindaklanjuti kerugian negara perjalanan dinas DPRD Lombok Barat 2014-2019. LHP BPK RI menemukan kerugian negara dari SPPD dewan sebesar Rp551 juta. Penyelidikan dimulai ketika ada laporan. Termasuk ketika batas waktu Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tututan Ganti Rugi (TPTGR) habis.

“Sampai sekarang saya belum terima laporannya,” ucap Kepala Kejari Mataram Dr Ketut Sumedana dikonfirmasi Rabu, 7 Agustus 2019 kemarin. “Pada dasarnya kalau ada laporan kita tindak lanjuti,” imbuh dia. Mantan jaksa KPK ini menegaskan bahwa pihaknya dalam penyelidikan nanti akan mengklarifikasi dulu pihak-pihak yang disebut dalam laporan. Kemudian memeriksa dokumen LHP yang dikeluarkan BPK RI dan diserahkan

kepada Pemkab Lombok Barat Mei lalu.

Baca juga:  Jaksa Bidik Empat Item Dana Reses

“Kita pelajari dulu nanti. Apakah ada tindak pidana korupsinya atau tidak. Kalau ada kita lanjutkan ke penyelidikan. Dilaporkan saja dulu,” terangnya. Sebelumnya diberitakan, LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Lombok Barat tahun 2018 menyebutkan tujuh organisasi perangkat daerah (OPD) masih menunggak kerugian negara sebesar Rp841 juta.

Baca juga:  Dugaan Korupsi Gadai Rp750 Juta, Delapan Pegawai Internal Pegadaian Godo Diperiksa

Plt Inspektur Inspektorat Lombok Barat M Ilham menyebut 31 persen dari temuan BPK itu sudah ditindaklanjuti. Temuan kerugian negara dari perjalanan dinas DPRD Lombok Barat sebesar Rp551 juta. Baru Rp20 juta yang sudah dikembalikan. Sehingga sisa yang masih mengendap Rp531 juta. Pemkab Lombok Barat menagih temuan itu melalui TPTGR yang dipimpin Sekda. (why)