Kasus Jambanisasi Bayan 2016, Dua LHP Beda Kesimpulan Kerugian Negara

Inspektur Inspektorat KLU Zainal Idrus, Rabu, 7 Agustus 2019 memberi keterangan sebagai ahli audit dalam sidang kasus jambanisasi Desa Bayan tahun 2016. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Utara Zainal Idrus bersaksi dalam persidangan kasus jambanisasi Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Lombok Utara tahun 2016, Rabu, 7 Agustus 2019 kemarin. Idrus memberikan pendapatnya sebagai ahli audit keuangan negara. Terungkap, ada dua Laporan Hasil Pemeriksan (LHP) yang kesimpulannya berbeda.

Sidang tersebut digelar untuk dua terdakwa yakni Raden Wirahadi dan Raden Kertawala. Sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram itu dipimpin ketua majelis hakim Anak Agung Ngurah Rajendra. Jaksa penuntut umum yang hadir, Ida Ayu Camundi Dewi. Penasihat hukum terdakwa, Suhartono mengajukan bukti LHP Inspektorat KLU terhadap laporan keuangan pengerjaan program jambanisasi Desa Bayan. LHP itu dikeluarkan pada tahun 2017.

Sementara yang diajukan sebagai bukti ke persidangan adalah LHP kerugian negara terhadap objek audit yang sama tetapi diterbitkan pada tahun 2019. Idrus mengatakan dua LHP itu valid dan sah. Namun dua LHP itu punya kesimpulan yang berbeda. LHP pertama tahun 2017 menyebutkan kerugian negara sebesar Rp29 juta. Kemudian LHP yang kedua menemukan kerugian negara Rp152 juta.

Baca juga:  Kasus “Marching Band” Buntu, KPK Sarankan Penyidik Ikuti Petunjuk JPU

“LHP pertama itu audit internal. Itu dikerjakan 12 hari kerja. Tim kami ada keterbatasan waktu, cuaca ekstrem, dan lokasi sulit dijangkau. Ruang lingkupnya dibatasi,” sebut Idrus menanggapi bukti surat LHP tersebut. Hasil audit yang menemunkan adanya pembelian item barang tidak sesuai perencanan itu kemudian disampaikan kepada pihak Desa Bayan. Dua terdakwa pada waktu itu mengembalikan sejumlah selisih Rp29 juta tersebut.

Kasus itu masuk penyidikan. Kejari Mataram meminta audit kerugian negara di tahun 2019. Idrus mengatakan ruang lingkup obyek pemeriksaan diperluas sampai sekitar 500 orang penerima bantuan jambanisasi. Tidak seperti pada audit pada LHP pertama. “Kami anggap selesai itu yang tahun 2017 itu. Kemudian datang jaksa meminta audit. Waktu auditnya kami untuk yang kedua ini dua bulan. Jadinya menyeluruh,” terangnya.

Suhartono mengecam keras pernyataan Idrus. Perhitungan kerugian negara menurutnya tidak bisa dikerjakan asal-asalan. Dia lantas mempertanyakan metodologi penghitungan kerugian negara. “Kalau audit itu tidak bisa hanya sampel seperti statistik. Ini audit keuangan sehingga harus menyeluruh. Jangan audit ini dibuat main-main karena ini untuk keadilan mereka yang duduk sebagai terdakwa sekarang ini,” sebut dia.

Baca juga:  Terdakwa Korupsi Jambanisasi Bayan Dihukum Satu Tahun Penjara

Idrus lalu memberi penegasan bahwa antara LHP yang pertama dengan yang kedua telah mengalami perluasan. Sehingga, menurutnya, kerugian negara yang muncul pada LHP kedua harus dikurangkan dengan penggantian hasil LHP pertama. Hal itu diucapkannya saat menjawab pertanyaan hakim Fathurrauzi. “Belum terkoreksi, ini Yang Mulia Majelis Hakim. Nanti ini bisa dikurangkan,” sebutnya.

Raden Wirahadi dan Raden Kertawala sebelumnya didakwa korupsi Rp152 juta. Sejumlah uang itu tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Agar laporan terlihat bersih, laporan penggunaan dana dibuat fiktif. Anggaran desa sebesar Rp684,7 juta dihajatkan untuk program jambanisasi bagi 545 kepala keluarga di 13 dusun di Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Lombok Utara tersebut. Di dalam rencana anggaran biaya harus menggunakan besi berukuran 10 setara 9,8 milimeter. Tetapi pada kenyataannya, besi yang digunakan berukuran delapan atau setara 7,8 milimeter. (why)