Jaksa Rampungkan Berkas Dua Tersangka Kasus Kredit Modal Kerja Perumahan Dompu

Dedi Irawan (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Tersangka dugaan korupsi kredit modal kerja perumahan subsidi Dompu tahun 2018 bakal dipanggil jaksa. Mereka, mantan Direktur Bank NTB Cabang Dompu Syarifudin Ramdan dan Direktur PT Pesona Dompu Mandiri, Surahman. Jaksa sedang merampungkan berkas perkara dua tersangka tersebut.

Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan menjelaskan bahwa jaksa penyidik Pidsus belum bisa melengkapi berkas tersangka. Kendalanya hasil audit dari BPKP terkait kerugian negara yang timbul.
“Seperti dijelaskan Aspidsus, kita masih menunggu hasil penghitungan kerugian keuangan negaranya,” ungkapnya dikonfirmasi Selasa, 6 Agustus 2019 kemarin.

Baca juga:  Jampidsus Pertanyakan Pengembangan Kasus BPR

Dia menyebutkan kesimpulan awal kerugian negara dihitung berdasarkan nilai kredit yang sudah dikucurkan. “Aspidsus bilangnya itu total loss ya berarti yang Rp6 miliar itu kerugiannya,” sebut Dedi.
Dalam kasus tersebut, jaksa menetapkan dua orang tersangka, yakni mantan Direktur Bank NTB Cabang Dompu, Syarifudin Ramdan dan Direktur PT Pesona Dompu Mandiri, Surahman.

Mereka disangka melanggar pasal 2 dan atau pasal 3 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Para tersangka diduga bersama-sama korupsi dalam proses pemberian kredit modal kerja dari Bank NTB Cabang Dompu kepada PT PDM senilai Rp6,3 miliar. Nilai tersebut merupakan besaran kredit yang sudah dikucurkan dari total Rp10 miliar.

Baca juga:  Lagi, Jaksa Periksa Dua Tersangka Kasus Modal Kerja Perumahan Dompu

Modus korupsi diduga dengan mengabaikan prosedur operasional standar seperti kelayakan calon debitur sampai manipulasi dokumen persyaratan. Sehingga debitur tetap diajukan layak kredit.
Dana sebesar Rp6,3 miliar muncul dari lima transaksi. Pengucuran dana secara bertahap, antara lain Rp3 miliar, Rp1,5 miliar, Rp1 miliar, Rp500 juta, hingga Rp200 juta. Nilai yang sudah dikucurkan pihak bank kepada kreditur dihitung sebagai nilai kerugian negara. (why)