Kasus Sandang Pangan Lotim 2014, Bagi Parsel Lebaran Tanpa Aturan Teknis

Terdakwa Syahmat memberikan keterangan sebagai terdakwa, Senin, 5 Agustus 2019. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Mantan Kabag Kesra Setda Lombok Timur, Syahmat menjalani sidang pemeriksaan sebagai terdakwa. Syahmat mengaku polos saja mengeksekusi program dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Penerima parsel asal tunjuk tanpa verifikasi.

Hal itu diakui Syahmat saat menjawab pertanyaan majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram dalam sidang Senin, 5 Agustus 2019 kemarin. Majelis hakim terdiri ketua Anak Agung Ngurah Rajendra dan hakim anggota Fathurrauzi, dan Naspudin. “Juknisnya tidak ada,” kata Syahmat menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum Marollah. “Tidak tahu apakah ada Juknisnya,” imbuh dia.

Syahmat menyebutkan penambahan penghasilan PNS berupa Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) sudah ditetapkan Bupati Lotim, Ali Bin Dahlan, kala itu. Anggaranny Rp4,6 miliar. Namun, Pemkab Lotim berdasarkan APBD tahun 2014 itu sedang ada pengetatan anggaran. Sebab muncul defisit sebesar Rp67 miliar. Anggaran TKD yang semula Rp4,6 miliar turun menjadi Rp2,7 miliar.

TKD kemudian diputuskan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diserahkan dalam bentuk parsel lebaran. Nyatanya, bukan hanya PNS dan CPNS daerah Lotim yang menerima. Bahkan PNS instansi vertikal ikut menikmati. “Dari uang menjadi Sembako prosesnya sudah memenuhi prosedur yang dilalui. Saya cuma pelaksana saja karena tidak pernah terlibat dalam rapat penyusunan anggaran. Ketika perubahan saya tidak ikut mengusulkan. Saya terima saja DPA yang sudah jadi,” kilah Syahmat.

Baca juga:  Jaksa Kebut Pemeriksaan Saksi Kasus APE TK/PAUD Kota Bima 2018

Dia juga mengakui tidak menerima keuntungan dari pembagian parsel itu. Selain satu paket yang memang dijatahkan untuk dirinya yang termasuk PNS Pemkab Lotim. Parsel terdistribusi semua. Hasilnya, Syahmat akui sudah dilaporkan kepada Sekda.

Syahmat hanya menjawab tidak tahu ketika hakim Fathurrauzi mendesaknya dengan pertanyaan kebijakan. Apakah perubahan mekanisme pemberian TKD itu atas kebijakan Sekda atau Bupati. “Perubahan DPA saya tidak tahu. DPA yg saya pegang tidak ada anggaran untuk TKD. Itu sudah jadi parsel lebaran. Tapi memang ada pesan tertulis dari Kabag Umum Taufik Djuani soal daftar-daftar rincian penerima untuk instansi vertikal,” bebernya.

Baca juga:  Mantan Kepala KCPS Bank NTB Dompu Didakwa Turut Korupsi Kredit Rp1,5 Miliar

terdakwa Syahmat didakwa mendistribusikan paket sandang pangan tidak sesuai ketentuan. CV Restu Laksa Utama memenangi kontrak pengadaan parsel lebaran dengan kontrak Rp2,5 miliar. Paket itu berisi makanan ringan, sirup, gula, minyak goreng, sarung, dan kartu ucapan sebanyak total 13.500 paket. Rinciannya 12.358 paket untuk CPNS dan PNS daerah Lotim. Kemudian 781 paket untuk PNS dan non PNS instansi pusat.

Kemudian 361 paket untuk swasta yakni 45 paket untuk Selaparang TV, empat paket untuk klinik kesehatan, Bazda sebanyak 12 paket, dan yayasan Nurul Falah 298 paket.

Paket itu diadakan sebagai pengganti TKD ke-13 tahun 2014 yang tidak dibayarkan kepada PNS dan non PNS daerah Lotim. Distribusi tidak tepat sasaran tersebut, berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan NTB merugikan negara sebesar Rp192,769 juta. (why)