Presiden Serahkan Keputusan Amnesti Nuril

Baiq Nuril (kiri) saat bertemu  Presiden RI Joko Widodo dan menerima keputusan amnesti dari Menteri Hukum dan HAM Yassona  H Laoly di Istana Bogor Jumat pagi kemarin. (Suara NTB/ist_setneg)

Mataram (Suara NTB) – Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) penetapan amnesti untuk Baiq Nuril Maknun. Prosesi penyerahan berlangsung Jumat, 2 Agustus 2019 di Istana Bogor. Dengan demikian, Nuril resmi bebas dari jeratan pidana Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta.

Presiden menerima Nuril Jumat pagi. Nuril diantar sejumlah tim advokasi Joko Jumadi, SH, MH, Dr. Widodo Dwi Putro SH, MH, Azis Fauzi, SH dan politisi PDI Perjuangan Nyayu Ernawati. Sementara, Presiden didampingi Menteri Hukum dan HAM Yassona H Laoly dan Sekretaris Negara Pratikno.

Keluar dari Istana Bogor Nuril menyampaikan ucapan terima kasih. ‘’Surat resmi amnesti dari Presiden sudah diberikan tadi. Mudah-mudahan ini jadi kemenangan bersama. Terima kasih semua pihak yang membantu saya, terima kasih seluruh rakyat Indonesia,’’ kata Nuril dalam video singkat yang dikirim tim advokasinya.

Secara bergilir tim advokasi menyebut sejumlah pihak yang selama ini membantu perjuangannya, Komnas Perempuan, LBH APIK, Amnesti Internasional, DPR RI, DPRD NTB, aktivis perempuan dan Lembaga sosial di NTB  termasuk  pers.

Sementara Joko Jumadi melalui pesan instan menjelaskan, setelah menerima amnesti itu, pihaknya akan segera membawa pulang Nuril. ‘’Setelah surat amnesti kami terima. Berarti semua sudah selesai. Besok (hari ini) rencana kami sudah tiba di Lombok,’’ kata Joko Jumadi.

Penantian panjang Nuril sebelum keputusan presiden itu keluar. Diawali dengan persetujuan Presiden untuk memberikan amnesti, namun harus melalui permintaan pertimbangan DPR RI. Setelah dibahas di tingkat fraksi, akhirnya Komisi III DPR RI secara aklamasi menyetujui amnesti Nuril sesuai permintaan pertimbangan Presiden. Jumat kemarin, keputusan yang dinanti itu akhirnya diterima secara resmi. (ars)