Aparat Awasi Pembangunan RTG

Purnama (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Demi percepatan proses pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG), Polda NTB bersama Korem 162/WB memperketat pengawasan di lapangan. Jika ditemukan lagi penyimpangan akan langsung diminta pembongkaran dan perbaikan. Namun jika terus terulang, akan dipidanakan.

Kabid Humas Polda NTB, AKBP Purnama, SIK menegaskan, personel Polri sudah disebar ke kabupaten dan kota terdampak gempa. Mereka tergabung dalam tim fasilitator untuk melakukan pengawasan ketat agar tidak ada lagi yang bermain pada spek.

Jika ditemukan proyek RTG yang tidak sesuai spesifikasi, diawali dengan penyelesaian bersama aplikator, aparat desa, termasuk dengan fasilitator sipil.

Baca juga:  Catatan BNPB, Lima Daerah Belum Validasi Data Anomali

‘’Tahapannya, kalau tidak sesuai spek, internal dulu dari yang punya program. Kita biasanya sarankan perbaiki,’’ kata Purnama Rabu, 31 Juli 2019.

Sebagaimana temuan di Kabupaten Lombok Utara, enam titik RTG terpaksa dibongkar karena tidak sesuai spek. Kabid Humas  menjelaskan, pihaknya bersama TNI membantu memafasilitasi masyarakat penerima manfaat dengan Aplikator  untuk penyelesaian jika tidak sesuai spek. Meski dapat diproses pidana, namun petugas di lapangan mengedepankan persuasif dengan  meminta dilakukan pembongkaran disusul perbaikan.

Pengawasan ketat tidak saja di Lombok Utara,  menurutnya berlaku juga untuk daerah terdampak yang menerima bantuan sama. Seperti di Lombok Barat, Kota Mataram, Lombok Tengah dan Lombok Timur. Hal sama diterapkan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan Sumbawa Besar.

Baca juga:  Rp45 Miliar Dana Tanggap Darurat Mengendap

Soal proses hukum, memang pihaknya punya kewenangan penuh. Apalagi untuk RTG, sumber anggarannya dari negara, termasuk untuk bangunan rusak ringan dan sedang mencapai Rp5,1 triliun. Namun pihaknya dapat melakukan penyelidikan jika ada laporan masyarakat, khususnya warga penerima manfaat yang merasa dirugikan. Seperti perbuatan pungli, pemotongan dana bantuan, atau pengurangan spek bangunan dan pembelian material. (ars)