Kasus Pungli Bantuan Masjid, Pejabat Kemenag NTB Dituntut Delapan Tahun Penjara

Jaksa penuntut umum, Ida Ayu Putu Camundi (kiri) membacakan surat tuntutan terhadap terdakwa pungutan dana bantuan masjid terdampak gempa Lombok, H Silmi (kanan), Selasa, 30 Juli 2019. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Terdakwa pungutan dana bantuan rehabilitasi masjid terdampak gempa Lombok, H. Silmi terancam penjara delapan tahun. Hal itu sesuai dengan tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum Kejari Mataram. Pejabat Kanwil Kemenag NTB ini terbukti memerintahkan pungutan kepada dua terdakwa lain.

Jaksa penuntut umum Ida Ayu Putu Camundi membacakan surat tuntutannya dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Selasa, 30 Juli 2019 kemarin. Tuntutan diajukan kepada majelis hakim yang diketuai Isnurul Syamsul Arif. Menurut Camundi, Silmi terbukti melanggar pasal 12 huruf e UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

“Menuntut majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa H Silmi dengan penjara selama delapan tahun,” sebutnya. Jaksa juga menuntut agar Silmi membayar denda Rp200 juta. Apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan kurungan selama dua bulan.

Baca juga:  Sidang Dugaan Korupsi Parsel Lebaran Lotim 2014, Terdakwa Syahmat Divonis Bebas

Tingginya tuntutan jaksa didasarkan pada alasan yang memberatkan, antara lain berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan. selain itu, Silmi memanfaatkan kondisi bencana alam untuk meraup keuntungan pribadi. “Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana korupsi pada saat terjadinya bencana,” kata Camundi.

Jaksa menimbangan Silmi menggunakan kekuasannya sebagai pejabat untuk memaksa orang lain menyerahkan sebagian bantuan masjid terdampak gempa. Silmi melalui terdakwa M Ikbaludin mematok pungutan sebesar 30 persen.

Sebanyak 12 masjid dikenai pungutan bervariasi masing-masing antara Rp5 juta sampai Rp10 juta. Dihitungan dari total besaran dana bantuan yang diterima setiap masjid. “Setelah menerima kabar adanya pencairan dana gempa, terdakwa menyampaikan ke saksi Ikbaludin untuk meminta pungutan 30 persen kepada 12 masjid yang ada di tiga kecamatan di wilayah Kabupaten Lombok Barat,” ucap Camundi.

Terdakwa Silmi beralasan, pungutan tersebut hendak dibagikan kepada masjid lain yang terdampak gempa tetapi tidak mendapat bantuan. Nyatanya, dana masuk ke rekening pribadi Silmi. Totalnya Rp55 juta. Rinciannya, Silmi menerima setoran dari Ikbal pada 5 Januari 2019 sebesar Rp25 juta. Selanutnya, Silmi dikirimi Ikbal lagi sebesar Rp30 juta. Kali ini melalui transfer antarrekening Bank Mandiri.

Baca juga:  Mantan Kepala KCPS Bank NTB Dompu Didakwa Turut Korupsi Kredit Rp1,5 Miliar

Silmi berusaha menghilangkan jejaknya ketika saksi Basuki tertangkap tangan Polres Mataram sedang memungut dari pengurus masjid. Silmi membuat kuitansi pengembalian dana pinjaman untuk Ikbal. Lengkap dengan uang tunai Rp55 juta dikembalikan tunai. Rp20 juta diantaranya dibantu pembayarannya oleh Kakanwil Kemenag NTB.

Maksudnya, pengembalian itu untuk menutupi jejaknya dengan dalih pembayaran utang. Hal itu merupakan modus Silmi menutupi asal-usul duit hasil pungutan dana masjid tersebut. Total dana yang dikumpulkan dari memalak masjid itu mencapai Rp104 juta. Hal itu terkumpul berkat bantuan terdakwa Lalu Basuki Rahman yang memungut dana bantuan lima masjid di Gunungsari, Lombok Barat. Terdakwa Ikbal, mantan Kasubbag TU Kemenag Lombok Barat memungut dari tiga masjid di Kecamatan Lingsar dan empat masjid di Kecamatan Batulayar, Lombok Barat. (why)