RTG Tidak Sesuai Spesifikasi Berpeluang Diusut APH

Salah satu bangunan RTG yang siap dibongkar bagian bantalan akibat tidak sesuai spesifikasi. (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Aparat Penegak Hukum (APH) berpeluang mengusut indikasi penyimpangan di balik pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG).  Bangunan yang seharusnya tahan gempa justru rapuh karena diduga tidak sesuai spesifikasi. Masyarakat yang dirugikan disarankan melapor.

‘’Kalau sudah tidak sesuai spek (spesifikasi, red), itu sudah pidana. Masyarakat yang jadi korban bisa melapor,’’ saran juru bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH.,MH menjawab Suara NTB Selasa, 30 Juli 2019.

Terkait sejumlah RTG yang dirobohkan di Kabupaten Lombok Utara (KLU) menurutnya, menunjukkan ada indikasi masalah pada pekerjaan aplikator. Bangunan yang seharusnya tahan gempa, justru retak-retak dan sebagian terpaksa dirobohkan. “Itu sudah jadi indikasi awal pidana. Itu bisa dilaporkan,” tegasnya.

Tetapi aplikator sebagai pelaksana, bisa menghindar dari proses pidana jika punya sikap kooperatif. Misal, katanya, membangun kembali  yang dirobohkan atau melakukan perkuatan bangunan. Sebab selama masih masa kontrak, masih ada kesempatan perbaikan. “Jadi silakan diselesaikan dulu bangunan yang tidak sesuai spek, supaya sesuai dengan RAB. Ini juga salah satu cara menghindar dari proses pidana,’’ katanya mengingatkan.

Baca juga:  Gempa di Tuban, Warga Mataram Panik

Ketika ditanya soal kewenangan tanpa harus menunggu laporan,  pihaknya tidak bisa terburu-buru. Perlu diawali pengamatan  dan mengikuti perkembangan sampai dengan pekerjaan itu selesai. Jika sudah tuntas, maka akan dicermati kondisi fisik bangunan.

‘’Karena yang kita selidiki kan proyek yang sudah tuntas. Kita  lihat lagi pekerjaannya, apakah sudah selesai atau belum? Kalau belum selesai tapi habis waktu, ini berpeluang dipidana.  Kalau pun sudah selesai, tapi tidak sesuai spek, tentu ini juga masalah,’’ tandasnya.

Kejaksaan juga mencermati indikasi cash back  oknum Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari masyarakat penerima manfaat. Bahkan nilainya jutaan rupiah. Menurut Dedi Irawan, perbuatan ini tergolong pungutan liar (Pungli). ‘’Kalau ada masyarakat yang jadi korban, silakan melapor. Jangan ragu,’’ sarannya lagi.

Sebab korban gempa dalam kondisi hidup sulit, seharusnya dipermudah menerima utuh bantuan. Tidak dipersulit dengan pemotongan yang kesannya dipaksakan. Jika praktik ini terus berlangsung, tidak menutup peluang jadi target Operasi Tangkap Tangan (OTT). Sehingga pihaknya menyarankan siapapun yang terlibat dalam proyek RTG, termasuk pembangunan rumah rusak ringan dan sedang, agar tidak lagi melakukan praktik pidana itu.

Baca juga:  Semangat Persaudaraan Jadi Modal Utama Masyarakat NTB

Keluhan Pungli itu dirasakan langsung salah seorang warga penerima manfaat di KLU. Kepada Suara NTB, warga yang minta dirahasiakan identitasnya itu mengaku kecewa. Bantuan Rp50 juta yang seharusnya utuh diterima dalam bentuk material, justru dipotong Rp 3 juta. Seharusnya dengan anggaran itu, ia bisa membeli tambahan daun pintu. Akhirnya ia membeli sendiri daun pintu, di luar dana bantuan. ‘’Sebenarnya kecewa dipotong Rp3 juta. Tapi mau ribut ndak enak, saya kan satu kampung,’’ katanya mengarah ke oknum Pokmas.

Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos.,MH dan Danrem 162/WB Kol. CZI. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos.,S.Han bahkan mempersilakan APH, baik Kejaksaan maupun kepolisian untuk mengusut indikasi penyimpangan RTG. Jika praktik pungli dan permainan pada spek bangunan masih terjadi, disarankan melapor ke fasilitator, ke BPBD, maupun APH terdekat.

“Saat ini tidak ada peringatan lagi, tapi kalau masih ada yang bermain, kita tindak. Kita sarankan APH untuk proses hukum,” tegasnya.  (ars)