Kejati NTB Usut Delapan Kasus Korupsi

Kajati NTB Arif didampingi Wakajati NTB Raden Febryriyanto, sejumlah Asisten dan Kabag saat menyampaikan keterangan pers, Senin, 22 Juli 2019. (Suara NTB/ars)  

Mataram (Suara NTB) – Delapan kasus dugaan korupsi sedang dilakukan penyelidikan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB dan jajaran dalam setahun terakhir. Dari jumlah itu, nilai kerugian negara yang berhasil disita dari koruptor mencapai Rp2 miliar lebih, termasuk dari proses eksekusi.

Capaian penanganan perkara korupsi itu disampaikan Kajati NTB Arif, SH, MM dalam rangkaian peringatan Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke 59, Senin, 22 Juli 2019 didampingi Wakajati Raden Febryriyanto, SH, MH dan  seluruh Asisten dan Kabag.

Delapan kasus korupsi yang disebutkan itu statusnya menunggu tahap dinaikkan ke penyidikan, sebagian masih dilakukan pendalaman bukti – bukti.

Rincian kasus yang diselidiki itu, empat kasus dari Kejati NTB. Diantaranya, penanganan kasus Taman Amahami, Masjid Terapung, proyek dam pascabencana dan lahan relokasi. Semua kasus itu locus di Kota Bima.

Dua kasus di Lombok Tengah, terkait kasus Alokasi Dana Desa  (ADD) dan pengadaan bibit kedelai, satu kasus di Kejari Lombok Timur terkait penerbitan sertifikat lahan Tampah Bolek. Di Kejari Dompu terkait kasus ADD dan Kejari Bima terkait kasus normalisasi Sungai Ntobo. Dari sejumlah Kejari itu, hanya Mataram dan Kejari Sumbawa yang belum mengungkap perkara.

Baca juga:  Kasus Masjid Terapung Kota Bima Belum Bisa Naik Penyidikan

‘’Sampai saat ini perkara perkara itu masih dalam proses penyelidikan di Kejati dan Kejari. Progressnya, masih terus saya mintakan laporannya,’’ kata Kajati.

Arif mengaku akan mengevaluasi penanganan perkara korupsi di Kejati dan semua Kejari. Kebijakan penanganan kasus korupsi tidak hanya soal target, tapi diukur sesuai capaian anggaran. Sesuai ketentuan Kejaksaan Agung, tiap Kejari memiliki dua Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk penanganan kasus korupsi, sementara Kejati NTB ada empat DIPA.

‘’Jika korupsi yang ditangani lebih dari DIPA, maka dianggap prestasi. Artinya serapan anggaran penanganan perkara sudah maksimal. Kalau anggaran tidak terserap, berarti kan tidak bagus kinerjanya. Ini akan dinilai,’’ tegas Kajati.

Dijelaskan juga, capaian kinerja setahun terakhir, disebutkan ada Rp 2.034.765.285 kerugian negara yang berhasil disita. Kerugian negara itu disita dari kasus tindak pidana korupsi, delapan kasus penyelidikan, dua kasus penyidikan, delapan perdata dan tata usaha negara (Datun), 22 kasus dari penyelidikan Polri dan 28 kasus dilakukan eksekusi.

‘’Total kerugian negara yang kita selamatkan Rp 2,034 miliar,’’sebut  Kajati.

Aspidsus Kejati NTB, Ery Ariansyah Harahap, SH.,MH menambahkan,  ada satu kasus yang sudah naik ke tahap penyidikan, terkait agunan lahan Lombok City Center (LCC) oleh PT. Tripat senilai Rp95 miliar. ‘’Saat ini kami masih koordinasi dengan BPKP untuk audit kerugian negara. Jika sudah ada kerugian, kita tetapkan tersangka,’’ sebutnya.

Baca juga:  Pengadaan Alsintan Sumbawa Dilaporkan ke Kejaksaan

Pada keterangan pers itu disebutkan juga capaian penanganan kasus tindak pidana umum, sedikitnya 2.049 perkara ditangani berdasarkan limpahan dari kepolisian. Selesai diproses sampai persidangan mencapai 2.132 perkara. Masih ada tunggakan 674 perkara, kemudian sisa perkara yang ditangani Rp 7.273 perkara.  Sisa perkara Pidum 591 kasus.

Pada kesempatan itu Asdatun Oder Mark Sombu, SH,MH menyebut, menerima 13 MoU dengan BUMN/BUMD, sedangkan kegiatan non litigasi   Datun menerima 75 Surat Kuasa Khusus (SKK).

Aswas Kejati NTB, Darmowijoyo, SH.,MH juga menyampaikan capaian kinerjanya dengan menjatuhkan sanksi kepada tiga jaksa. Yaitu pelanggaran berat, sedang dan ringan. ‘’Ada yang dijatuhkan sanksi berat karena tidak masuk kantor tanpa keterangan hingga tidak ikut upacara,’’ sebutnya.

Terkait capaian kinerja Bidang Intelijen membahas khusus soal program TP4D ada 383 kegiatan yang diberikan pendampingan dari 96 Satker. (ars)