Disorot, TP4D Sebut Pemicu Masalah Proyek pada Kontraktor

Ibnu Salim (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kejaksaan Tinggi NTB dan Inspektorat NTB menyebut masalah yang timbul  pada proyek dampingan Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dipicu tidak beresnya pekerjaan rekanan. Ini menjadi latar belakang munculnya masalah dan laporan masyarakat.

Merespons temuan Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) sebelumnya, TP4D berkesimpulan persoalan ada pada pelaksanaan. Sebagaimana penjelasan Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH,M.Si, proyek bermasalah karena kontraktor pelaksana tidak melaksanakan saran dan masukan dari tim. Padahal selama dalam proses pendampingan, ada waktu untuk konsultasi bagi rekanan jika ada persoalan mengganjal. Namun faktanya, ada pihak yang tidak patuh pada saran pendapat hukum dari TP4D.

‘’Entitas itu setelah konsultasi terkadang lambat menyampaikan perkembangan progres kegiatan di lapangan. Hal ini bisa saja menimbulkan masalah,’’ ujar Ibnu Salim.

Masalah biasanya pada pekerjaan yang tidak tuntas atau tidak sesuai spesifikasi. Seperti kasus pengadaan bibit jagung 112 ton di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB. Meski dalam proses pendampingan, namun ada kesalahan rekanan karena mendistribusikan bibit tidak sesuai spek sehingga persentase tumbuh kurang dari 10 persen.

Terhadap masalah itu, termasuk temuan pada pekerjaan lain, pihaknya selalu mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan perbaikan sampai benar sesuai RAB. Namun persoalannya berbeda jika tidak dipatuhi. ‘’Kalau tetap juga, akan ditindaklanjuti (proses hukum, red),’’ ujarnya.

Sebagai Aparatur Pengawasan Interen Pemerintah (APIP) yang jadi bagian dari TP4D, pihaknya fokus pada penyelamatan uang negara dan penyelamatan kerugian daerah. Maka, jika ada potensi kekeliruan didorong untuk perbaikan dan penyempurnaan sesuai spek, kontrak serta pedoman yang ada termasuk saran TP4D.

Soal laporan masyarakat terkait kegiatan yang dikonsultasikan ke TP4D, menurutnya itu hal biasa. ‘’Toh tidak semua laporan itu benar dan memenuhi syarat ditindaklanjuti. Apalagi jika laporan surat kaleng,’’ ujarnya.

Kendati demikian, setiap laporan masyarakat diatensi untuk dilakukan klarifikasi dan dianggap sebagai bagian dari dukungan masyarakat untuk optimalisasi program atau proyek pemerintah.

Respons sama disampaikan Kajati NTB, Arif SH.,MM. Bahkan ia menganggap temuan Tim Starnas PK bertolak belakang dengan kesimpulannya.

‘’Sejauh ini belum ada masalah kok.  Sepanjang ini tidak ada masalah, karena memang tidak ada laporan yang masuk ke saya,’’ kata Kajati ditemui di ruangannya, Kamis kemarin.

Jika akhirnya ada masalah, tidak akan didiamkan.  Sebagaimana

terjadi pada kasus bibit jagung dampingan TP4D. Jika tidak ditindaklanjuti oleh rekanan dengan mengganti varitas yang rusak, akan diproses ke penyelidikan.

Dalam kasus lain, jika memang ditemukan ada masalah maka akan ditindaklanjuti ke proses penyelidikan.

‘’Kalau ada masalah, kita lidik. Setelah lidik, kita serahkan ke APIP. Nanti kalau APIP sebut ada pidana, kita teruskan ke pengadilan. Saya rasa tidak ada  masalah,’’ tegasnya.

Proses itu yang selama ini dijalankan TP4D. Sebagaimana menyikapi pengerjaan proyek Taman Amahami Kota Bima, yang sebelumnya ada laporan masyarakat. Padahal di satu sisi proyek ini didampingi TP4D Kejari Bima, namun laporan tetap ditindaklanjuti ke penyelidikan.

Soal masalah yang timbul sehingga jadi bahan penyelidikan? Karena menurutnya dalam pendampingan murni hanya masalah yuridis. Pihaknya tidak akan masuk pada urusan spek barang dan jasa, kontrak dan pelaksanaan. ‘’Kita pure masalah yuridisnya, bukan masalah  teknis. Misal, ini rambu rambunya, tidak boleh dilanggar.Nah, ini kalau masalah teknis, kita ndak masuk. Masalah biasanya kalau ada rambu rambu yang dilanggar, padahal tetap diingatkan saat pendampingan,’’ ujarnya.

Sementara Kasi TP4D Kejati NTB Erwin Indrapraja, SH.,MH menambahkan, pihaknya tidak pernah masuk terlalu jauh urusan teknis. Ada banyak pertimbangan sebelum pendampingan TP4D, seperti syarat proyek  strategis nasional, tidak bermasalah dalam proses lelang dan pekerjaan. Namun faktanya, kata dia, ada pihak yang mengajukan pendampingan setelah selesai lelang. Ada juga yang meminta pendampingan setelah ada masalah, sehingga ditolak.

‘’Jadi pemicu lain masalahnya, PPK tidak transparan dalam proses pendampingan. Sehingga kita kadang tidak bisa memberikan saran pendampat jika ada potensi masalah. Setelah ada persoalan, baru kita dikasitahu,’’ sesalnya. Untuk itu ke depan, ia menyarankan, jika ada permintaan pendampingan, harus diajukan dari awal sejak perencanaan. Kedua, jika ada masalah harus transparan agar tidak jadi kasus dan temuan.

Somasi NTB Sayangkan

Sementara Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB sangat menyayangkan jika masih ada masalah pada pengadaan barang dan jasa. Apalagi masalah itu  terkait indikasi penyimpangan. Ia berharap, tidak ada lagi masalah pada proyek yang dilakukan pendampingan oleh TP4D.

‘’Tugas TP4D ini sudah sangat jelas dan memungkinkan untuk melakukan pencegahan terjadinya proses penyelewenangan,’’ ujarnya.

Dimana, tugas dan kewenangannya jelas sesuai Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan TP4D.

Seharusnya, sesuai tugas dari Kejaksaan Agung, TP4D Kejaksaan dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir. Menurutnya kewenangan ini harusnya efektif, apalagi dalam tugasnya ada unsur Inspektorat dan Polda NTB di dalamnya. (ars)