Kejari KSB Resmi Dibentuk

Arif (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Pemekaran daerah di NTB sedang diimbangi Kejati NTB. Baru-baru ini resmi dibentuk Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Daerah yang sebelumnya dimekarkan dari Kabupaten Sumbawa. Tujuan pembentukan institusi Adhyaksa baru ini untuk memudahkan pelayanan masyarakat dan penanganan perkara.

‘’Sesuai Keputusan Kejaksaan Agung, Kejari Sumbawa Barat sudah terbentuk, karena memang di sana daerah pemekaran baru,’’ kata Kajati NTB, Arif SH.,M.Hum, Kamis, 18 Juli 2019.

Selanjutnya, untuk penanganan menjadi kewenangannya, seperti penempatan personel dan jajaran di bawah Kajari. “Kalau Kajarinya sudah ada, tinggal perangkat di bawahnya,” kata Kajati. Dengan Surat Keputusan (SK) Kajati, akan dibentuk perangkat pembantu seperti Seksi Intelijen, Seksi Pidana Khusus (Pidsus), Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) dan Seksi Pidana Umum (Pidum). ‘’Nanti lima bidang itu diisi dengan surat perintah saya, nanti Insya Allah akan  dilantik sekitar tanggal 26 Juli,’’ jelasnya.

Baca juga:  Aspidsus Kejati NTB Diganti

Sesuai keputusan Kejaksaan Agung, Kejari Sumbawa Barat sudah memiliki Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk dikelola sendiri sebagai  anggaran operasional. Hanya saja perangkatnya belum dilengkapi, seperti gedung dan perangkat kinerja lainnya. Rencananya akan berkoordinasi dengan Pemda setempat dalam operasional dan Polres KSB untuk peminjaman gedung sementara.

Baca juga:  Aspidsus Kejati NTB Diganti

Selain Kejari KSB,  sedang dibahas juga pemekaran Kejari Mataram yang jangkauannya sangat luas, mencakup Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara. Ke depan, kata dia, sedang diproses pembentukan Kejari Mataram terpisah dengan Kejari Lombok Barat. Selanjutnya akan diatur pembagian kewenangan untuk menangani wilayah Lombok Utara.

Selain Mataram,  pemekaran Kabupaten  Bima dan Kota akan berdampak pada kebijakan penambahan instansinya. Menurut agenda, akan dibentuk Kejari Kota Bima. Terkait dua agenda ini, sedang dibahas pihaknya  dengan pemda masing masing daerah untuk lahan pembangunan Gedung. (ars)