Kasus Dana Masjid, Kakanwil Kemenag NTB Tantang Pembuktian Setoran Dana

Nasrudin (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Aliran perintah pemotongan dana bantuan masjid terdampak gempa Lombok samar-samar. Dalam persidangan, terdakwa H Silmi mantan Kasubag Kepegawaian Kanwil Kemenag NTB mengaku mendapat perintah dari atasannya. Namun, pengakuan itu perlu pembuktian dengan fakta persidangan.

Silmi mengutarakan hal itu dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram saat diperiksa sebagai terdakwa, Selasa, 16 Juli 2019. Dia menyebut, pemotongan dana itu atas perintah Kepala Kanwil Kemenag NTB, H. Nasrudin saat menjawab pertanyaan majelis hakim.

“Coba tunjukkan kepada saya, mana bukti transfer itu,” tantang H. Nasrudin saat dikonfirmasi Rabu, 17 Juli 2019 kemarin, didampingi konsultan hukumnya, Acmad Ernadi. Di dalam persidangan, bukti rekening koran milik H. Silmi sudah ditunjukkan jaksa penuntut umum.

Terungkap, rentang transaksi tanggal 16 Desember 2018 sampai 9 Januari 2019 itu nihil penarikan sejumlah dana yang diklaim Silmi diberikan kepada H. Nasrudin. Tertera ada dana masuk sebesar Rp30 juta pada 7 Januari 2019, penarikan Rp15 juta, dan dana masuk Rp100 juta. Sementara tidak ada rekaman transaksi dana masuk Rp25 juta dari Ikbaludin.

Demikian juga, tidak ada penarikan dana Rp20 juta yang ditarik sebanyak dua kali. Baik tarik tunai melalui teller ataupun dana keluar melalui transfer antar rekening. Begitupun penyerahan uang dari Silmi kepada Nasrudin melalui pihak ketiga.

“Silakan saja Silmi itu tunjukkan kalau memang ada melalui orang lain, tunjukkan sebutkan nama orangnya. Bagi saya, tidak pernah ada penyerahan uang itu baik transfer maupun tunai,” jelas Nasrudin.

 

Bantah Perintahkan Pemotongan Dana Bantuan

Nasrudin mengulas kembali asal-usul dana bantuan yang jumlah totalnya Rp6 miliar dari Kementerian Agama RI tersebut. Bahwa masjid yang terdampak diverifikasi melalui Bidang Bimbingan Masyarakat Islam dan Seksi Kemasjidan.

Menurut pengusulannya, satu masjid bisa mendapat bantuan Rp200 juta. Namun, setelah hasil verifikasi, bahkan nilai bantuannya pun bisa kurang daripada itu.

“Saya diyakinkan boleh Rp50 juta. Ya saya ikut saja mereka. Di tengah perjalanan, saya tidak tahu kalau ada komunikasi antara Ikbal dengan Silmi ini. Setelah ada ribut-ribut (OTT) baru saya tahu,” terangnya.

Menindaklanjuti OTT tersebut, klaim Nasrudin, pihak pertama yang dia hubungi adalah bawahannya di Seksi Kemasjidan dan Tata Usaha.

“Saya tidak terbayang Silmi karena tidak ada hubungannya dia yang di kepegawaian dengan dana bantuan ini,” kata dia.

Menurutnya, Silmi beraksi sendiri dan bahkan terakhir mencatut namanya di persidangan. Dia bahkan sudah mengingatkan bahwa ada desas desus perihal potongan dana bantuan masjid tersebut. Sebab menurutnya, dana bantuan riskan diselewengkan.

“Tetapi silakan dicek, siapa-siapa saja yang pernah memberikan uang bantuan itu kepada saya. Bahkan saya paling depan suruh tangkap kalau ada yang main-main. Tanya saja, siapa yang sudah menyerahkan uang ke saya,” tantang Nasrudin.

Sementara Ernadi menambahkan, terdakwa Silmi dalam berdinas di Kanwil Kemenag NTB melampaui kewenangannya. Pejabat yang tidak punya urusan terhadap dana bantuan gempa tapi malah coba-coba ikut serta.

“Di dalam sidang itu omongan orang menggigau. Silakan saja dia buktikan di persidangan. Kita berbicara fakta hukum,” sebutnya.

Somasi NTB Tantang JPU Bongkar Tuntas

Peneliti pada Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB Johan Rahmatulloh menilai setiap kesaksian di dalam persidangan patut menjadi atensi. Baik jaksa ataupun kepolisian.

Dia menyebut, terungkapnya upaya intervensi kepada salah satu terdakwa membuat publik berharap kepada penegak hukum untuk merespons dengan serius keterangan di persidangan tersebut.

“Begitu juga dengan jaksa penuntut umum dan majelis hakim diharapkan dapat menggali lebih dalam lagi. Di sini ada kewenangan pejabat tertentu atas penentuan dana bantuan masjid ini,” jelasnya.

Johan menantang jaksa penuntut umum untuk menghadirkan Kepala Kanwil Kemenag NTB untuk menjadi saksi dalam persidangan. Bahkan, bila perlu konfrontrasi keterangan dengan setiap terdakwa.

“Kami mendorong aparat penegak hukum untuk bersikap profesional dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini menjadi ujian kepada penegak hukum untuk bekerja lebih transparan dan akuntabel,” tegasnya.

Dalam kasus pemotongan dana bantuan masjid terdampak gempa, tiga terdakawa diajukan ke persidangan. Antara lain,  pejabat Kanwil Kemenag NTB H Silmi, Kasubag TU Kemenag Lombok Barat, M. Ikbaludin dan Staf KUA Gunungsari Lombok Barat, Lalu Basuki Rahman. Rinciannya 12 masjid di Kabupaten Lombok Barat dengan masing-masing lima masjid di Kecamatan Gunungsari, tiga masjid di Kecamatan Lingsar, dan empat masjid di Kecamatan Batulayar.

Setiap masjid mendapat bantuan Rp50 juta kecuali Masjid Nurul Huda Gunungsari yang mendapat Rp100 juta karena kerusakannya paling parah. Terdakwa Silmi memerintahkan Ikbaludin untuk menarik dana sebesar 30 persen. Masing-masing dari 13 masjid di Lombok Barat yakni di Kecamatan Lingsar, Kecamatan Gunungsari, dan Kecamatan Batulayar.

Terdakwa Basuki cuma mengambil uang dari empat masjid di Gunungsari dengan total Rp49 juta. Satu masjid lainnya tidak menjadi sasaran karena berada di perumahan Polri. Uang tersebut disetor ke Silmi melalui Ikbal. Sementara terdakwa Ikbal mengumpulkan Rp55 juta dari empat masjid di Batulayar dan tiga masjid di Lingsar. Ikbal menyerahkan uang hasil pungutan kepada Silmi sebanyak dua tahap, yaitu Rp30 juta dan Rp25 juta. (why)