Kasus CSR PDAM Giri Menang, Penggunaan Dana Tanpa Pembahasan BPD

Ketut Sumedana (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) PDAM Giri Menang ke Desa Lingsar, Lombok Barat diduga tidak sesuai ketentuan. Dana sebesar Rp165 juta dari perusahaan daerah patungan Kota Mataram dan Lombok Barat ini masuk ke rekening pribadi. Dananya tidak dimasukkan dalam APBDes sebagai pendapatan lain yang sah.

Dana tersebut disalurkan pada awal 2019 lalu. Khusus Desa Lingsar, dana masuk melalui rekening pribadi kepala desa. Namun, penggunaannya disinyalir tidak sesuai peruntukan. Penanganan kasusnya sudah sampai di tahap penyidikan. “Dana itu kategori pendapatan lain-lain yang sah seharusnya dimasukkan ke rekening desa. Kalau ke rekening pribadi, kita masih dalami apa motif dan ketentuannya,” beber Kepala Kejari Mataram, Dr. Ketut Sumedana, Rabu, 17 Juli 2019 kemarin.

Baca juga:  Sengaja Nunggak Pajak Bisa Kena Pasal Korupsi

Sejauh ini yang penyidik temukan, sambung Sumedana, bahwa indikasi uang CSR tidak masuk ke rekening desa. Untuk penggunaannya, dana sebesar Rp165 juta itu tidak pernah dibahas melalui musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sumedana mengatakan, dana diduga dipakai untuk keperluan pribadi. Salah satunya dibagikan sebagai uang tunjangan hari raya (THR) saat Idul Fitri 1440 H 2019 lalu.

Baca juga:  Kasus Sandang Pangan, Mantan Kabag Kesra Lotim Dituntut 1,5 Tahun Penjara

Padahal, dana CSR itu dihajatkan untuk kegiatan reboisasi, kegiatan sosial, serta stimulus modal usaha. Verifikasi calon penerima pun diduga tidak pernah dilakukan. Dalam kasus itu, jaksa penyidik Pidus menemukan indikasi pelanggaran pasal 2 dan atau pasal 3 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (why)