Tim Stranas PK Terkejut Proyek Kawalan TP4D di NTB Bermasalah

Hayidrali  (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) menyebutkan sekitar 93 persen pelaksanaan tender secara nasional diduga terjadi penyuapan. Untuk itu, Stranas PK fokus melakukan pencegahan korupsi di bidang  pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota.

Di sisi yang lain, Tim Stranas PK yang melakukan sosialisasi di Pemprov NTB, Rabu, 17 Juli 2019 siang mengaku terkejut adanya proyek yang dikawal Tim Pengaman dan Pengawal Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) di daerah ini bermasalah.

‘’Ini saya katakan temuan baru. Bahwa belum kita lihat di daerah-daerah (lain) seperti itu. Tapi tadi disampaikan mengejutkan kita. Seharusnya ada TP4D, tidak ada lagi penyimpangan,’’ kata Tim Ahli Stranas PK, Hayidrali  dikonfirmasi usai Sosialisasi dan Diskusi Pencegahan Korupsi di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur, Rabu, 17 Juli 2019.

Kegiatan tersebut mengundang sejumlah penyedia jasa konstruksi, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) NTB dan sejumlah organisasi yang bergerak dalam penyediaan jasa konstruksi. Dalam kegiatan tersebut salah seorang penyedia jasa konstruksi mengatakan ada proyek yang dikawal TP4D di NTB sedang diusut Aparat Penegak Hukum (APH).

Menurut Hayidrali, seharusnya apabila suatu proyek dikawal TP4D sejak perencanaan sampai pelaksanaan di lapangan. Maka tidak akan bermasalah atau terjadi penyimpangan.

Baca juga:  Pemda Lobar Desak Aparat Tangkap Oknum Aplikator dan Fasilitator Nakal

Namun ia menduga penyimpangan itu terjadi di proses pelaksanaan di luar pantauan TP4D. ‘’Ada mis, ada yang lolos. Biasa kontraktor nakal. Pengawasan saya yakin sudah dilakukan. Tapi mungkin harus (ketat), mungkin kecolongan,’’ katanya.

Hayidrali mengatakan tidak mungkin TP4D melakukan pengawasan dari hari ke hari. Karena TP4D memiliki keterbatasan SDM dan banyaknya proyek yang dikawal. Ia menyebut apa yang terjadi di NTB baru pertama didengar. ‘’Ini kasus perdana. Belum pernah dikawal TP4D terjadi kasus,’’ tandasnya.

Hayidrali menambahkan, Stranas PK memberikan perhatian pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Pasalnya, dari hasil studi yang dilakukan secara nasional, sebesar 93 persen kontraktor tidak akan bisa menang tender apabila tak melakukan penyuapan.

Praktik suap yang dilakukan penyedia jasa atau kontraktor untuk menang tender merupakan keterpaksaan. Jika tak memberikan uang suap, maka penyedia jasa tidak akan mendapatkan proyek atau pekerjaan.

‘’Studinya di seluruh Indonesia seperti itu. Studi 93 persen secara nasional diakui. Karena kalau diwawancara penyedia jasa itu mengatakan begitu,’’ katanya.

Baca juga:  Dua Perkara Korupsi Siap Disidangkan

Tujuan Stranas PK mengundang para penyedia jasa di NTB agar mereka paham tentang upaya pencegahan  korupsi yang dilakukan pemerintah tak pernah surut. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan Stranas PK merupakan program nasional yang dilakukan dari kementerian/lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota.

Dalam pencegahan korupsi, Stranas PK lebih banyak memperbaiki dari sisi pemerintahannya. Karena pemerintah berada pada posisi memegang kekuasaan atau power. Merekalah yang menentukan kalah dan menangnya kontraktor dalam proses lelang barang dan jasa.

Karena posisi pemerintah seperti itu, maka dilakukan pembenahan dari dalam. Sehingga tak terjadi penyuapan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

‘’Kalau dia tak menyuap maka tak dapat pekerjaan. Kalau mau dapat proyek, harus menyiapkan suap. Kalau tak mau maka tak dapat pekerjaan. Sehingga kita benahi dari dalam,’’ ujarnya.

Dijelaskan, program pencegahan yang dilakukan Stranas PK dan KPK bersifat linier. Yang membedakan antara Stranas PK dan Korsupgah KPK terletak pada rentang waktu pelaksanaannya. Kalau Korsupgah dilakukan dalam jangka waktu satu tahun. Maka Stranas PK dilaksanakan lebih intens, tiga bulan sekali. Dan Pemda harus membuat laporan setiap tiga bulan. (nas)