Kasus Potongan Dana Bantuan Gempa Masjid, Terdakwa Silmi Mengaku Ditekan Kakanwil Kemenag NTB

Pejabat Kanwil Kemenag NTB terdakwa korupsi dana bantuan masjid terdampak gempa, H Silmi meninggalkan ruang persidangan, Selasa, 16 Juli 2019. Mantan Kasi Kepegawaian Kanwil Kemenag NTB mengubah keterangannya saat diperiksa sebagai terdakwa. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Majelis hakim memeriksa terdakwa H. Silmi dalam sidang korupsi pemotongan dana bantuan perbaikan masjid terdampak gempa tahun 2018. Silmi mencabut kesaksiannya untuk terdakwa lain. Alasannya, selama ini mantan Kasi Kepegawaian Kanwil Kemenag NTB ini di bawah tekanan pimpinannya.

Terdakwa Silmi diperiksa dalam sidang, Selasa, 16 Juli 2019 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Sidang dipimpin ketua majelis hakim Isnurul Syamsul Arif. Silmi didampingi penasihat hukumnya, Burhanudin.

Silmi memulai jawaban atas pertanyaan hakim dengan pernyataan pencabutan kesaksian. Baik dalam berkas berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik Polres Mataram, juga kesaksiannya untuk terdakwa M Ikbaludin, mantan Kabag TU Kemenang Lombok Barat.

“Saya ingin menyampaikan bahwa keterangan saksi Kamis lalu tidak benar, begitu juga keterangan dalam BAP kepolisian. Itu semua bukan atas kemauan saya. Tapi itu atas saran Kakanwil Nasrudin,” sebut Silmi.

Pernyataan itu untuk membuka keterangan yang menurut pengakuannya benar. Yang antara lain, bahwa potongan sebesar Rp30 juta terhadap masjid terdampak gempa bukan atas keinginannya. Melainkan Kepala Kanwil Kemenag NTB.

“Beliau (Kakanwil Kemenag NTB) sampaikan untuk meminta kepada setiap masjid dan mushola, 30 persen dari dana bantuan yang didapatkan. Kalau tidak, jangan dipaksakan,” beber Silmi memulai pengakuan.

Duit potongan tersebut, sambung dia, diklaim untuk diberikan kepada masjid yang tidak mendapat jatah. Sementara dana bantuan jumlahnya terbatas. Perintah itu diterimanya saat bertandang ke rumah Kakanwil dalam suatu petang di bulan Oktober 2018.

Silmi melanjutkan, dia pertama kali menerima uang hasil potongan dari sejumlah masjid sebesar Rp25 juta. Itu pada Januari 2019. Uang tersebut diterima dari Ikbaludin. “Saya terima dan besoknya langsung saya masukkan ke rekening saya sendiri. Belum saya laporkan (kepada Kakanwil),” beber Silmi.

Baca juga:  Kasus Dermaga Gili Air 2017, Penyidik Siapkan Gelar Perkara Penetapan Tersangka

Selanjutnya, Rp30 juta lagi menyusul. Transaksinya antar rekening Ikbal ke Silmi. Silmi kala itu sedang ada kegiatan dinas di Jakarta. “Masuk uang itu, langsung saya kabarkan kakanwil dan disuruh ambil Rp20 juta, dan saya tarik Rp10 juta dua kali, Rp10 juta pertama tarik tunai di bank dan transfer ke Kakanwil dan yang penarikan kedua itu saya kirim lewat rekan saya,” terangnya.

Polres Mataram rupanya mengendus hal tersebut. Serangkaian operasi tangkap tangan membuat saksi Lalu Basuki Rahman, PNS pada KUA Gunungsari, Lombok Barat diamankan. Silmi yang waktu itu Plt Kepala Kemenag Sumbawa Barat baru dengar kabar sepulang dari Jakarta.

Menemui Kakanwil Kemenag NTB, H Nasrudin adalah hal pertama yang dilakukannya. Dia menyebut, pimpinannya itu meminta dirinya mengembalikan uang yang sudah disetor itu ke Ikbal. “Malam itu juga saya tarik lewat ATM, karena kurang tidak bisa penuh Rp20 juta, sisanya pada pagi harinya saya titipkan lewat istrinya Ikbal,” kata Silmi. Pengembalian uang itu dilengkapi dengan kuitansi yang menyatakan penggantian pinjaman.

 

Bukti Dokumen Rekaman Transaksi Rekening

Hakim Isnurul tak langsung percaya. Ketua PN Mataram ini langsung mencecar Silmi kembali mengenai kewenangan H Nasrudin dalam proses pemberian bantuan senilai total Rp6 miliar tersebut.

Baca juga:  Kejari Mataram Siap Selidiki Perjalanan Dinas DPRD Lobar 2014-2019

“Kenapa harus ada potongan 30 persen, kenapa mesti diambil kebijakan setelah itu, tidak dari awal dibagi dan di-SK-kan. Padahal Kakanwil di sini punya kewenangan untuk menentukan besaran dana bantuan setiap masjid itu, kenapa tidak diatur di awal saja,” tanya Isnurul tegas. Silmi hanya tertunduk. Tidak ada kata dan kalimat yang meluncur dari bibirnya. Hal itu memberi penanda dirinya tidak mengetahui. Isnurul menanggapinya lagi.

“Coba dari awal penyidikan menyatakan ini, mungkin anda sudah bersama-sama (H Nasrudin) duduk di sini, sayangnya baru sekarang,” tegasnya. Jaksa penuntut umum Iman Firmansyah lantas menunjukkan bukti rekaman transaksi rekening H Silmi yang dicetak dalam bentuk rekening koran. Transaksi yang tertera antara tanggal 16 Desember 2018 sampai 9 Januari 2019.

Bukti itu menerangkan nihilnya penarikan dana sebesar Rp20 juta, seperti diklaim Silmi. Malah sebaliknya, catatan menyebut ada dana masuk yang totalnya sampai Rp100 juta.

“Yang ada itu uang masuk Rp30 juta pada 7 Januari 2019. Setoran dari Ikbal Rp25 juta itu tidak ada di sini, yang ada penarikan Rp15 juta, justru ada pemasukan Rp100 juta,” kata Isnurul.

Silmi berkilah lagi dengan mengaku tidak ingat perihal pengiriman Rp20 juta kepada Kakanwil. Keterangan Silmi pada persidangan itu final. Sesuai dengan pernyataannya sebelum sidang ditutup.

H. Silmi diajukan ke persidangan bersama terdakwa lain, yakni Muhammad Ikbaludin, dan Lalu Basuki Rahman atas dakwaan pemotongan dana bantuan 12 masjid di tiga kecamatan di Lombok Barat sebesar Rp104 juta. (why)