Pledoi Kasus Sampan Fiberglass Bima 2012, Minta Mantan Ketua DPRD Kota Bima Ikut Jadi Terdakwa

Terdakwa Taufik Rusdi (kanan) menyalami jaksa penuntut umum, Budi Tridadi Wibawa (kiri) usai sidang pembacaan pledoi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin, 15 Juli 2019. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Terdakwa korupsi pengadaan sampan Fiberglass Kabupaten Bima tahun 2012, H M Taufik Rusdi menyampaikan nota pembelaannya, Senin, 15 Juli 2019. Mantan Kepala BPBD Kabupaten Bima ini tak mau masuk sel sendirian. Selain meminta bebas, Taufik juga meminta mantan Ketua DPRD Kota Bima, Hj Fera Amelia turut menjadi terdakwa.

Hal itu disampaikannya dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Sidang dipimpin ketua majelis hakim Isnurul Syamsul Arif. Pledoi terdakwa dibacakan penasihat hukumnya, Muhammad Nukman.

Nukman menyebut bahwa peristiwa pidana korupsi tidak bisa hanya dilakuan satu orang. Sehingga menurutnya, pihak lain yang terlibat harus juga diseret diseret ke muka persidangan.

“Pelaksana proyek Hj Fera Amelia harus dijadikan terdakwa. Mens rea (sikap batin pelaku) terletak di sana,” ucapnya ditemui usai persidangan.

Nukman menyebut, proyek lima sampan fiberglass tidak dapat diselesaikan namun tetap dibayar. Hal itu berkat campur tangan Hj Fera Amelia, yang kala itu menjabat Ketua DPRD Kota Bima dan punya hubungan kekeluargaan dengan mantan Bupati Bima, H. Feri Zulkarnaen.

Baca juga:  Kasus Marching Band 2017, Penyidik Perbaiki Berkas Dua Tersangka

Proyek yang telat selesai itu menjadi temuan kerugian negara sebesar Rp159,8 juta. Rusdi yang merupakan pejabat pembuat komitmen proyek tersebut langsung mengembalikan temuan. Posisi kasus kala itu sedang di tahap penyelidikan.

“Hj Fera akhirnya mengakui bahwa yang mengembalikan (uang kerugian negara) itu terdakwa ini. Tidak seperti di BAP sebelumnya di Polda kalau dia (Hj Fera) yang mengembalikan,” terangnya.

Sebelumnya, terdakwa dituntut penjara satu tahun enam bulan serta dendan Rp50 juta dan subsider dua bulan kurungan. Jaksa menyebut Rusdi menyalahgunakan kewenangannya dalam proyek pengadaan lima sampan fiberglass. Caranya, Rusdi membagi paket pengadaan dengan anggaran Rp1 miliar itu menjadi lima paket. Rekanannya pun dapat menjadi penunjukkan langsung tanpa perlu tender.

Mereka yang mendapat proyek antara lain CV Lewamori Putra Putra Pratama untuk pengadaan sampan di Desa Kore, Sanggar, Kabupaten Bima senilai Rp198,2 juta; kontrak Rp 198,4 juta dengan CV Lamanggila untuk pengadaan sampan di Desa Punti, Soromandi.

Baca juga:  Jaksa Bidik Proyek Jalan Sembalun

CV Wadah Bahagia untuk pengadaan sampan di Desa Lamere, Sape dengan kontrak Rp198,3 juta; kontrak senilai Rp198,3 juta dengan CV Sinar Rinjani untuk pengadaan di Desa Sangiang, Wera; dan kontrak sebesar Rp198,2 juta dengan CV Bima Putra Pratama untuk pengadaan di Desa Bajo Pulau, sape.

Rusdi dalam merencanakan proyek tidak membuat dokumen pengadaan, Rencana Kerja Syarat-syarat (RKS), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan gambar pekerjaan.

Malahan, Rusdi meminta Hj Fera untuk mempersiapkan kelengkapan lima dokumen atau profil perusahaan tersebut. Hj Fera mengatur rekanan yang mengerjakan proyek tidak lain karena kedekatan kekeluargaan.

Pekerjaan pengadaan tidak selesai tepat waktu sesuai kontrak, yakni 13 Desember 2012. Namun terdakwa tetap melakukan pembayaran 100 persen. Realisasi pembayaran sebesar Rp991,6 juta sementara pengeluarannya hanya sebesar Rp741,6juta. Akibatnya negara dirugikan sebesar Rp159,8 juta. (why)